TEMPO.CO, Jakarta -Istana Kepresidenan menegaskan sikapnya soal penyanderaan 10 Warga Negara Indonesia oleh kelompok yang menamakan dirinya, Abu Sayyaf di Filipina. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak akan membayar permintaan tebusan yang diminta Abu Sayyaf.. Menurut dia, pemerintah tidak akan membayar tebusan hanya karena ditekan oleh para perampok tersebut.
"Pemerintah tidak mau ditekan siapa pun. Apalagi ini oleh perampok, milisi, atau siapa pun. Pemerintah tidak mau karena hal itu kemudian harus membayar 50 juta peso seperti yang diminta. Tidak," kata Pramono di Kompleks Istana, Kamis, 31 Maret 2016.
Pramono mengatakan Indonesia menghormati pemerintah Filipina yang tengah menangani para WNI. Tapi, ia menegaskan harus ada jaminan bahwa warga negara Indonesia bisa diselamatkan. Pemerintah Indonesia, kata dia, terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk meminta jaminan agar tawanan bisa segera dibebaskan. "Kami meyakini mudah-mudahan dengan pendekatan ini segera terselesaikan," katanya.
Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso hari ini mengatakan Presiden Joko Widodo sudah berkomunikasi dengan Presiden Filipina Benigno Aquino untuk mendapatkan jaminan keamanan para warga negara Indonesia yang masih ditahan.
Menurut dia, komunikasi antara kedua presiden itu dilangsungkan hari ini. Sutiyoso mengatakan jaminan keamanan yang dimaksud ada jaminan keselamatan untuk delapan hari sebelum batas akhir pemberian tebusan untuk para sandera. Tapi, Sutiyoso tidak merinci hasil komunikasi antara Presiden Jokowi dan Presiden Aquino.
