TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar berhati-hati sebelum memutuskan untuk melanjutkan proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang. "Kalau pemerintah mau bangun lagi, harus hati-hati," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief kepada Tempo di gedung Sindo, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2016.

Syarif mengatakan bangunan kompleks olahraga Hambalang benar-benar memprihatinkan. Menurut dia, banyak bangunan di kompleks tersebut masuk kategori berbahaya. Dia menyebut ada banyak tempat yang longsor dan berpotensi membahayakan orang. "Hambalang itu jadi salah satu topik yang kami kerjakan sekarang," katanya.

Menurut Syarief, KPK diminta Kemenpora untuk mengawal pembangunan lanjutan Hambalang. "Tapi kami belum berbicara di kantor soal kelanjutan pembangunan Hambalang."

Dia menjelaskan, beberapa bulan lalu, Kemenpora meminta rekomendasi kepada KPK, apakah proyek pembangunan Hambalang layak dilanjutkan atau tidak. Surat itu dikirimkan Kemenpora saat KPK dipimpin Taufiequrachman Ruki.

KPK mengatakan bangunan Hambalang bukan bagian dari barang bukti penyitaan KPK. Dia hanya memberi rekomendasi perlunya audit dan pendapat berbagai ahli. Khususnya ahli independen terkait dengan geologi dan sipil.

Alasannya, banyak lahan bangunan yang mengalami longsor. Karena itu, dia meminta agar Kemenpora berhati-hati sebelum melanjutkan proyek Hambalang.

Saat ini KPK juga masih mengembangkan kasus korupsi Hambalang yang melibatkan dua mantan politikus Partai Demokrat, Nazaruddin dan Anas Urbaningrum. Syarief mengatakan belum mengetahui apa yang didapatkan penyidik dari pengembangan kasus tersebut. "Selama ini belum ada temuan baru terkait kasus korupsi Hambalang."

Presiden Joko Widodo sempat mengunjungi kompleks pusat pendidikan olahraga Hambalang. Rencananya pemerintah akan melanjutkan pembangunan kompleks olahraga itu. Namun sampai saat ini, Jokowi belum memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak.

AVIT HIDAYAT