TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan rencana pembuatan penjara khusus teroris perlu dana besar untuk diwujudkan. Rencana tersebut sempat diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang baru Inspektur Jendral Tito Karnavian.

"Ya, nantilah dibicarakan, karena anggarannya besar," ujar Yasonna usai rapat khusus terkait pelanggaran HAM berat, di gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2016.

Yasonna mengaku masih mempertimbangkan konsep yang mirip penjara Guantanamo, Kuba, tersebut. Tito sendiri diketahui belum membicarakan hal ini dengan Yasonna. "Belum ada omong-omongan. Tapi, kami sementara sudah punya blok khusus (untuk terorisme kelas kakap). Jadi itu saja dulu," kata Yasonna.

Namun, Yasonna mengaku setuju tentang aturan membatasi komunikasi antar narapidana terorisme, terutama untuk menghalangi penyebaran paham radikal dan mencegah merencanakan aksi terorisme dari dalam penjara.

Sementara itu, Tito mengatakan pembagian blok khusus bagi tahanan teroris kelas kakap belum efektif. Pasalnya, para tahanan tersebut masih mampu berkomunikasi. "Belum efektif itu, buktinya masih jebol (komunikasi antar narapidana)," kata Tito.

Menurut Tito, beberapa kasus terorisme direncanakan dari balik jeruji besi. Dia memikirkan sebuah penjara dengan pengamanan maksimal bagi para narapidana teroris. "Harus ada penjara tersendiri, yang maximum security, sampai mereka tak punya akses ponsel, internet, atau alat komunikasi lain," kata dia.

YOHANES PASKALIS