Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan keterangan pers sebelum bertolak ke Amerika Serikat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 14 Februari 2016. Dalam kunjungannya ke AS, Presiden Jokowi dijadwalkan akan mengikuti US-ASEAN Summit dan bertemu dengan pimpinan perusahaan-perusahaan raksasa bidang teknologi informasi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perdamaian dan Rekonsiliasi Asia atau Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) berharap Indonesia ikut berperan penting dalam mengatasi ketegangan di Laut Cina Selatan. Ketua APRC Surakiart Sathirathai mengatakan keterlibatan Indonesia penting karena bisa diterima di kawasan Asia Tenggara.
"Posisi Indonesia, termasuk kepemimpinan Wakil Presiden Jusuf Kalla, amat penting untuk mendorong perdamaian di Laut Cina Selatan," katanya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 29 Februari 2016.
Menurut Sathirathai, Kalla mempunyai kecakapan dan dianggap bisa menjalin komunikasi dengan negara-negara yang mempunyai kepentingan di kawasan itu. Ada empat negara di Asia Tenggara yang dianggap berkepentingan terhadap Laut Cina Selatan, satu negara lain ialah Cina.
Sebagai anggota APRC, dia melanjutkan, Indonesia bisa berperan menjaga perdamaian dan kemajuan di wilayah itu. "Pertemuan tak hanya membahas stabilitasi, tapi juga pengembangan area minyak dan gas," ujarnya. Selain Indonesia, APRC akan melibatkan Amerika Serikat dan Eropa sebagai penengah dan membantu menemukan solusi.
Dalam pertemuan itu, belum ada solusi atau komitmen yang menjadi target APRC dan Indonesia. Namun, menurut Sathirathai, pertemuan selanjutnya tak mesti menunggu ASEAN Summit. "Pertemuan selanjutnya (antara ASEAN dan Cina) bisa kapan dan di mana saja," tuturnya.
Kalla berpandangan kepentingan Cina di wilayah Laut Cina Selatan tidak lepas dari perdagangan. Ia menganggap Cina tak mungkin berniat menguasai kawasan itu lewat kekuatan. Kalaupun nantinya ada sumber daya alam, dia melanjutkan, jalan terbaik adalah bekerja sama di wilayah masing-masing. "Dibutuhkan perundingan dalam hal pembagian wilayah," ujarnya.
Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran
15 hari lalu
Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran
TEMPO, Jakarta- Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendesak pemimpin ASEAN untuk mengambil sikap tegas dalam negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang mengikat demi mengatasi pencemaran plastik, termasuk di lingkungan laut.