Riau Gandeng Norwegia Kembangkan Budi Daya Ikan Laut  

Reporter

Jumat, 26 Februari 2016 11:14 WIB

TEMPO/Aris Andrianto

TEMPO.CO, Pekanbaru - Pemerintah Riau dan Norwegia tengah menjajaki kerja sama pengembangan budi daya ikan di Pulau Jemur, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Norwegia menawarkan teknologi akuakultur yang diklaim ramah lingkungan untuk budi daya perairan di Riau. "Teknisnya menggunakan teknologi tinggi keramba di perairan," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Riau Tien Mastina kepada Tempo, Jumat, 26 Februari 2016.

Tien mengatakan kerja sama pengembangan budi daya ikan perairan bersama Norwegia sebelumnya sudah berjalan di Kabupaten Yapen. Kerja sama tersebut sekaligus sebagai proyek percontohan di Indonesia.

Menurut Tien, Riau sebenarnya juga memiliki potensi besar untuk budi daya ikan perairan karena memiliki kontur wilayah dan perairan yang sangat mendukung budi daya ikan. Selain Pulau Jemur kata Tien, Riau juga memiliki Pulau Rupat sebagai tempat yang dianggap potensial. "Kita juga punya potensi di pulau lainnya yang sangat mendukung," ujarnya.

Tien belum mengetahui berapa nilai kerja sama tersebut. Saat ini, kata Tien, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau masih melakukan penjajakan dan membahas rencana lebih lanjut bersama Norwegia.

Tien optimistis kerja sama tersebut berdampak positif bagi perkembangan produksi ikan laut Riau. Sebab, Tien menambahkan, saat ini Riau tengah fokus mengembangkan budi daya ikan laut. Dengan kerja sama tersebut, produksi ikan laut Riau diprediksi bakal meningkat hingga 70 persen. "Diharapkan dapat mendongkrak produksi ikan laut Riau," ucapnya.

Kerja sama keramba ikan laut bersama Norwegia ini nantinya bakal dijalankan oleh badan urusan milik daerah (BUMD) sebagai pelaksana. Mereka kini tengah mengkaji jenis ikan yang akan dikembangkan di Pulau Jemur."Jenis ikan akan disesuaikan dengan karakteristik perairan di Riau," ujar Tien.

Tahun ini, Riau memasang target produksi ikan 100.787,52 ton, atau jauh lebih besar dari produksi tahun sebelumnya yang hanya 89,096 ton. Namun, menurut Tien, produksi ikan Riau tahun ini sedikit terusik akibat bencana banjir yang melanda Kabupaten Kampar sebagai sentral produksi ikan keramba.

Ratusan keramba dan kolam ikan warga hanyut akibat luapan arus sungai, petani keramba merugi hingga Rp 12,9 miliar. "Diperkirakan bakal mempengaruhi penurunan produksi hingga 30 persen," ujarnya.

Mengatasi hal itu, Tien mengaku tengah berupaya mengajukan bantuan benih ke Kementerian Perikanan dan Kelautan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 melalui program budi daya ikan untuk menutupi kerugian petani keramba Kampar dan Kuantan singingi tersebut. "Ada program restoking benih untuk provinsi terdampak banjir," katanya.

Ia telah mengajukan proposal sebanyak kerugian petani keramba di Riau melalui program benih nasional itu. Menurut Tien, Riau berpeluang mendapatkan bantuan sarana dan pakan ikan. Dengan demikian, target produksi ikan keramba Riau 2016 diharapkan tetap tercapai.

RIYAN NOFITRA

Berita terkait

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

5 hari lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

5 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

16 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

27 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

46 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

46 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

46 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

47 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

47 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

5 Maret 2024

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya