TEMPO.CO, Maros – Bupati Maros Hatta Rahman mengatakan akan melakukan lelang jabatan publik untuk memilih pejabat pada tingkat satuan perangkat kerja daerah di kabupaten ini.

“Semua jabatan eselon akan dilelang agar dapat diduduki orang yang tepat,” kata dia dalam rapat koordinasi perdana kabupaten, di Gedung Serba Guna Pemkab Maros, kemarin.

Ada delapan jabatan eselon II yang lowong karena pejabat yang bersangkutan telah pensiun atau meninggal dunia. Lelang jabatan ini akan diterapkan untuk memilih semua pejabat eselon II, III, dan IV.

Lelang jabatan ini juga akan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Maros. "Sementara mutasi kemungkinan besar akan kami gelar pada bulan Agustus karena aturan melarang bupati memutasi sebelum enam bulan bertugas,” kata dia.

Soal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros, Andi Safril Chaidir Syam, menilai sistem pelelangan jabatan itu memang seharusnya dilakukan bupati. Ini dilakukan untuk menghindari praktek nepotisme dalam proses pengisian jabatan publik. "Jadi yang ikut lelang itu yang sudah layak saja. Jika belum layak pasti tidak akan mendapatkan jabatan," kata dia.

Pada hari pertama kerja ini, Bupati Hatta Rahman juga menginstruksikan para pejabat untuk menggunakan aplikasi komunikasi media sosial WhatsApp. Menurut dia, ini untuk memudahkan koordinasi internal dan kedinasan. Apalagi hampir semua pejabat sudah menggunakan ponsel cerdas. "Jadi kita manfaatkan teknologi yang ada, dan bisa berkomunikasi dengan cepat," kata dia.

Menurut Hatta, Kantor Komunikasi dan Informasi setempat akan mengkoordinasikan penggunaan aplikasi WhatsAap ini sebagai alat komunikasi internal.

Menurut Kepala Kantor Kominfo Kabupaten Maros, Sulaeman Samad, ide membuat group WhatsApp ini dicetuskan bupati karena mayoritas pejabat sudah menggunakan smartphone. Hanya saja, ini belum digunakan untuk komunikasi kedinasan.

BADAUNI A.P.