TEMPO.CO, Pekanbaru - Mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Riau keberatan dengan keputusan pemerintah yang mengevakuasi mereka ke daerah asal. Pasalnya, eks Gafatar asal Riau ini terpaksa meninggalkan lahan pertanian mereka di Menpawah, Kalimantan Barat. “Kini kami tidak mempunyai harta lagi,” kata koordinator rombongan, Sukino Hasby, Selasa, 9 Februari 2016.

Padahal, menurut Sukino, mereka telah menghabiskan modal begitu banyak dengan menjual aset di daerah asal untuk membeli lahan di Menpawah. “Tidak ada tujuan lain, kami hanya ingin menjadi petani mandiri dan sukses,” ujarnya.

Sukino menyebutkan, rombongan mantan anggota Gafatar asal Riau memiliki lahan pertanian seluas 19 hektare yang dibeli bersama-sama. Sebanyak 9 hektare sawah, di antaranya bahkan sudah memasuki masa panen. Mereka juga memiliki kebun cabai, kolam ikan, rumah, dan kendaraan.

Satu hektare lahan sawah, kata Sukino, dibeli seharga Rp 125 juta, dengan biaya perawatan Rp 80 juta. Sedangkan lahan cabai dibeli dengan harga Rp 135 juta. Namun semuanya terpaksa ditinggal lantaran pemerintah mengevakuasi seluruh mantan anggota Gafatar di Menpawah. “Kami tidak terima atas perlakuan pemerintah,” kata Sukino.

Sukino menjelaskan, keberangkatan mereka ke Menpawah bukan ajakan dari Gafatar. Sebab kata dia, Gafatar telah menyatakan bubar pada 13 Agustus 2015. Mantan anggota Gafatar yang berangkat ke Menpawah, menurut Sukino, ingin membangun prinsip petani mandiri yang telah diajarkan oleh Gafatar sebelum bubar. Hal itu dilakukan karena para anggota Gafatar sangat miris dengan kondisi pangan di Indonesia yang kebanyakan berasal dari luar negeri.

“Semua kebutuhan pangan di Indonesia impor. Kami hanya ingin makan dari hasil panen kami sendiri, hasil karya dan kreativitas kami, tidak ada maksud lain,” ujarnya.

Saat di Gafatar, kata Sukino, para anggota diajarkan prinsip petani mandiri dengan program ketahanan pangan. Setelah Gafatar bubar, para anggota konsisten ingin menjadi petani mandiri, maka dengan kesadaran sendiri para anggota ingin bertani secara mandiri. Segala kebutuhan pangan dihasilkan dari jerih payah sendiri.

Begitu pula dengan kebutuhan daya listrik mereka hasilkan dari biogas kotoran sapi. “Kami ingin mandiri, kami tidak merepotkan negara, kami tidak menyulitkan pemerintah,” ucapnya.

Sukino menyesalkan persepsi masyarakat yang mengaitkan Gafatar dengan agama. Padahal kata Sukino, Gafatar merupakan organisasi sosial yang tidak ada hubungannya dengan agama. “Gafatar merangkul semua agama, tidak bedakan agama, kami organisasi sosial bukan agama,” katanya.

Menurut Sukino, tidak ada kegiatan keagamaan dilakukan oleh anggota Gafatar mengingat organisasi sosial terbuka bagi siapa pun. “Soal ibadah tidak ada larangan, itu tergantung kepercayaan masing-masing,” ujarnya.

Sukino membantah tuduhan makar yang dilayangkan kepada Gafatar. “Kami tidak makar, kami tetap dalam pangkuan NKRI,” ujarnya.

Sukino mengaku, rombongan mantan Gafatar di Menpawah justru memegang teguh prinsip dasar Pancasila. “Yang kami lakukan itu esensi dari Pancasila baik sila pertama hingga kelima,” ujarnya.

Sukino dan rombongannya mengaku hanya ingin membangun desa percontohan yang mandiri di bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan. “Kami tetap ajarkan anak-anak membaca mulai umur tiga tahun, kami beri penyuluhan kesehatan juga untuk masyarakat maupun ibu hamil, kemampuan teknologi juga kami perhatikan,” ujarnya.

Sukino berharap agar pemerintah dapat mengembalikan aset dan harta mereka yang tertinggal di Menpawah. Sebab, kata dia, kebanyakan anggotanya tidak lagi memiliki harta dan tempat tinggal. “Kami ingin pemerintah berikan jaminan ekonomi, sosial, dan keamanan,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah Riau memulangkan 50 eks anggota Gafatar asal Riau kembali ke daerahnya. Para eks Gafatar sementara ditempatkan di rusunawa milik pemerintah Riau, di Jalan Mekar Sari, Pekanbaru.

Para eks Gafatar akan mendapat pembinaan dan pemahaman oleh Majelis Ulama Indonesia dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Riau. Dinas Sosial Riau menjamin seluruh kebutuhan selama masa pembinaan. “Setelah itu kami akan kembalikan ke daerah melalui pemerintah kabupaten tempat asal masing-masing,” ujar Sukino.

RIYAN NOFITRA