TEMPO.CO, Bengkulu - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan 58 persen camat di Indonesia tidak memahami pemerintahan. Menurut dia, camat-camat tersebut wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pemerintahan.
"Banyak camat tidak memahami birokrasi pemerintahan. Masak dokter gigi menjadi camat. Boleh saja asal selama tiga bulan dilatih pemerintahan," kata Tjahjo dalam kunjungan kerja di Bengkulu, Kamis, 21 Januari 2016.
Kementerian Dalam Negeri, kata politikus PDI Perjuangan ini, telah mempersiapkan pelatihan untuk mendidik 58 persen camat yang tidak punya sertifikasi dan bukan lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN).
Bukan hanya mendidik camat, Kementerian juga telah menyiapkan pendidikan bagi kepala desa. Sebab pemerintahan terkecil di tingkat masyarakat itu mengelola anggaran cukup besar dan tidak mudah.
"Itu harus dipersiapkan, karena dana desa yang dikelola pun cukup besar. Jika mereka tidak punya kapasitas yang baik, khawatirnya dana ini tidak terkelola dengan baik pula," ucap Tjahjo.
Pada kunjungan kerjanya di Bengkulu, Tjahjo bertemu dengan jajaran Forum Pimpinan Kepala Daerah dan pemerintah daerah. Tjahjo juga meresmikan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dan mengunjungi bekas kediaman Bung Karno.
