Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) menghadiri rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU, Jakarta, 6 Desember 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tetap berniat melantik seluruh kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015 di Istana Negara. Presiden Joko Widodo tak hanya akan melantik gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati.
“Semangatnya itu, agar ada rasa keterikatan dengan presiden,” kata Tjahjo di kompleks parlemen, Senin, 18 Januari 2016. “Toh, mereka tugasnya itu mewakili presiden di daerah-daerah.”
Kementerian Dalam Negeri menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2015 di hadapan Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu tema yang disampaikan adalah rencana pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih pada Februari mendatang.
Rencana ini mendapat respons beragam dari anggota Komisi. Sebagian anggota menilai, rencana tersebut akan membengkakkan pengeluaran karena konsituen dan tim sukses akan turut berbondong ke Jakarta guna merayakan kemenangan. Hal ini bisa jadi beban bagi kepala daerah terpilih yang harus membiayai seluruh transportasi dan akomodasi. Selama ini, hanya gubernur dan wakilnya yang dilantik secara langsung oleh presiden. Sedangkan bupati, wali kota serta wakilnya dilantik oleh gubernur sebagai atasan langsung.
“Tak usah semuannya ke Jakarta, cukup kepala daerah yang terpilih,” kata Tjahjo. “Nanti ada lagi upacara serah terima jabatan atau penyerahan mandat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Nah, di situ seluruh konsitiuen dan tim sukses bisa hadir.”
Tjahjo mengatakan, pemerintah menggenjot pelaksanaan pilkada serentak 2015 pada 9 Desember lalu memang bertujuan agar dapat dilaksanakan pelantikan serentak. Seluruh tahapan sejak awal hingga pelantikan sudah disusun pemerintah sejak lama, termasuk perhitungan segala konsekuensi.
