Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Richard Joost Lino dicecar pertanyaan oleh wartawan usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, 6 Januari 2016. RJ Lino diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di Pelindo II tahun 2013. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta sidang praperadilan yang diajukan mantan Ditektur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino atau yang akrab dikenal R.J. Lino, ditunda.
“Kami meminta penundaan hingga 2 minggu ke depan,” ujar Pelaksana Harian Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak ketika dihubungi, Jumat, 8 Januari 2016. Yuyuk menambahkan, alasan pengajuan penundaan adalah karena KPK masih memerlukan waktu untuk konsolidasi dengan ahli.
Lino menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan menjadwalkan sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Lino digelar pada 11 Januari 2016. Sidang itu akan dipimpin hakim tunggal Udjiati.
Dasar gugatan itu karena Lino menilai penetapan tersangka terhadapnya oleh KPK ganjil. Dia mengaku lelang pengadaan sudah dilakukan sejak 2007, saat ia belum masuk ke Pelindo II. "Sementara saya masuk baru 2009."
KPK mengumumkan Lino sebagai tersangka pada 18 Desember 2015. Surat perintah penyidikan diteken pada 15 Desember 2015. Lino diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait dengan pengadaan quay container crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010.
Modusnya, Lino memerintahkan pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II (Persero) dengan menunjuk langsung HDHM dari Cina sebagai penyedia barang. Tiga unit QCC tersebut ditempatkan di Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak.
Pada 30 Desember 2015 lalu, KPK juga mengirim surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah Lino bepergian ke luar negeri. Pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan.
