Jamkesda Jadi BPJS, Ribuan Warga Miskin Makassar Tak Terdata

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 29 Desember 2015 18:56 WIB

Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambaha program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Makassar – Ketua Perhimpunan Masyarakat Kurang Mampu Indonesia Kota Makassar Baji mengatakan warga miskin dan kurang mampu merasa khawatir tidak bisa mendapatkan akses untuk pelayanan kesehatan pada tahun depan. Ini karena masih cukup banyak warga miskin yang tidak terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah untuk diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

“Jadi, kami warga kurang mampu yang tidak punya kartu mau berobat kemana?,” kata Baji kepada Tempo Selasa 29 Desember 2015. Baji mengatakan data Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2014 menunjukkan jumlah warga miskin di sini sekitar 92 ribu orang. “Hitungan kami masih ada sekitar 30 ribu yang tidak masuk dalam daftar penerima Jamkesda. Ini karena mereka tidak punya uang untuk bayar iuran,” kata dia.

Baji berharap pemerintah Kota Makassar segera memperbaiki data jumlah warga miskin dan memastikan bahwa warga yang menerima Jamkesda adalah warga yang berhak. “Di lapangan masih banyak kami temukan warga mampu yang mendapatkan fasilitas Jamkesda,” kata dia.

Baji meminta pemerintah Kota mencari jalan agar warga miskin tetap bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya. “Kasihan kami, untuk makan saja susah. apalagi harus bayar rumah sakit,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin membenarkan bahwa semua peserta Jamkesda sudah beralih ke BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2016. Tapi bagi warga miskin yang belum terdaftar tidak perlu khawatir. “Karena pemerintah kota Makassar sudah mengeluarkan kebijakan untuk tetap melayani warga yang ingin berobat secara gratis di puskesmas,” kata Naisyah. Dia mengatakan, Dinas Kesehatan sudah mendapatkan data dari hasil survei Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Jumlah warga miskin di Makassar berkisar 119 ribu.

Tapi Dinas Kesehatan akan memverifikasi kembali data ini dengan melakukan pengumuman di kantor kantor kelurahan. “Jika ada warga yang kaya masuk daftar, dan ada warga miskin yang belum terdaftar silahkan melapor,” kata Naisyah.

Naisyah mengatakan pemerintah Kota Makassar sudah mengganggarkan dana Rp 42 miliar selama tahun 2015 untuk memberi subsidi iuran BPJS Kesehatan khusus warga tidak mampu. “Dana ini bisa untuk membiayai sekitar 160 ribu warga. Kalaupun masih ada yang tidak terdaftar, kami masih punya dana cadangan dari APBD. Jadi jangan khawatir,” katanya.

Direktur Eksekutif Celebes Research Centre Herman Heizer mengatakan, survei yang dilakukan CRC bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar pada Juli 2015 menunjukkan bahwa 87,8 persen warga Makassar sudah mengetahui program BPJS Kesehatan. “Tapi 54,5 persen warga mengaku belum terdaftar,” kata Herman.

MUHAMMAD YUNUS

Berita terkait

Definisi Kesehatan Mental Menurut Psikolog, Perlu Dimiliki Setiap Orang

20 hari lalu

Definisi Kesehatan Mental Menurut Psikolog, Perlu Dimiliki Setiap Orang

Kesehatan mental lebih dari sekadar gangguan atau kecacatan mental yang diderita seseorang. Psikolog beri penjelasan.

Baca Selengkapnya

COP10 WHO FCTC Raih Sejumlah Kesepakatan, dari Perlindungan hingga Deklarasi Panama

5 Maret 2024

COP10 WHO FCTC Raih Sejumlah Kesepakatan, dari Perlindungan hingga Deklarasi Panama

Sesi kesepuluh Konferensi Para Pihak (COP10) Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO FCTC menghasilkan sejumlah kesepakatan jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Tutup Puskesmas Kelurahan Jati II: Dialihfungsikan Jadi Upaya Kesehatan Masyarakat

30 September 2023

Heru Budi Tutup Puskesmas Kelurahan Jati II: Dialihfungsikan Jadi Upaya Kesehatan Masyarakat

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi memutuskan menutup Puskesmas Kelurahan Jati II di Pulogadung. Apa Alasannya?

Baca Selengkapnya

Polusi Udara, Mayoritas Warga Jakarta Ternyata Masih Abai Proteksi Diri

26 Agustus 2023

Polusi Udara, Mayoritas Warga Jakarta Ternyata Masih Abai Proteksi Diri

Indikasi polusi udara dan himbauan itu ternyata belum membuat warga Jakarta mengubah kebiasaan untuk mengutamakan proteksi diri.

Baca Selengkapnya

Dampak El Nino pada Kesehatan Masyarakat Harus Diantisipasi

7 Agustus 2023

Dampak El Nino pada Kesehatan Masyarakat Harus Diantisipasi

Kewaspadaan terhadap potensi munculnya penyakit yang dipicu dampak El Nino harus diantisipasi dengan tepat dan segera.

Baca Selengkapnya

Energi Bersih Cegah 180 Ribu Kematian di Indonesia, Begini Penjelasannya

25 Juli 2023

Energi Bersih Cegah 180 Ribu Kematian di Indonesia, Begini Penjelasannya

Apa yang dimaksud energi bersih, benarkah bisa menyelamatkan ratusan ribu nyawa manusia?

Baca Selengkapnya

Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Keperawatan UI Raih Akreditasi Internasional AHPGS

11 April 2023

Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Keperawatan UI Raih Akreditasi Internasional AHPGS

tiga program studi FKM dan satu program FIK Universitas Indonesia (UI) meraih akreditasi internasional dari AHPGS.

Baca Selengkapnya

CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

7 Desember 2022

CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.

Baca Selengkapnya

Dr. Pandu Riono: Rumah Sehat Mengubah Cara Berpikir Masyarakat

9 Agustus 2022

Dr. Pandu Riono: Rumah Sehat Mengubah Cara Berpikir Masyarakat

Penjenamaan rumah sehat akan memfungsikan ilmu kedokteran tentang pencegahan penyakit. Layanan digital terintegrasi SATU SEHAT menjadi langkah mengoptimalkan pelayanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Rancangan Peraturan Pelabelan BPA untuk Lindungi Masyarakat

28 Juli 2022

Rancangan Peraturan Pelabelan BPA untuk Lindungi Masyarakat

Rancangan peraturan pelabelan BPA sama sekali tidak melarang penggunaan kemasan galon polikarbonat

Baca Selengkapnya