TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dikabarkan telah memerintahkan Gerindra agar mendukung penegakan etika di kasus "papa minta saham" yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dikabarkan Gerindra telah sepakat dengan Presiden Joko Widodo agar MKD bisa mendengarkan suara publik, Rabu, 16 Desember 2015.

Saat dikonfirmasi, sejumlah pengurus Partai Gerindra kompak tutup mulut rapat-rapat. “Tidak, saya tak mau komentar soal itu,” ujar Wakil Ketua MKD Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi Tempo pada Rabu, 16 Desember 2015. Meski demikian, Sufmi mengatakan ia memang sedang sibuk menyiapkan berita acara untuk sidang etik Setya Novanto yang tengah menjadi sorotan masyarakat saat ini.

Begitu juga dengan Desmond Junaidi Mahesa. Politikus Gerindra itu buru-buru menutup pembicaraan melalui telepon ketika Tempo mengatakan hendak mengkonfirmasi pernyataan Prabowo tersebut.

Sebelumnya, anggota MKD dari Partai Gerindra Supratman sempat menyatakan akan meminta MKD mengabaikan keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dalam pengambilan keputusan pelanggaran etika Novanto itu.

Supratman menilai, keterangan keduanya tak sesuai dengan ketentuan soal kesaksian di MKD atau pengadilan umum. "Saksi itu orang yang melihat, mendengar, dan merasa secara langsung," kata Supratman saat dihubungi kemarin. "Luhut dan Sudirman tak hadir langsung."

Keputusan akhir, kata Supratman, harus berdasarkan bukti dan keterangan yang bernilai hukum. Menurutnya, putusan MKD akan bertumpu pada isi rekaman PT Freeport Indonesia, serta kesaksian Setya dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.

YOHANES PASKALIS