TEMPO.CO, Banjarmasin - Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan, Difriadi Darjat, menyatakan Suku Dayak di provinsi itu tidak menolak usaha pertambangan, meski terbukti merusak lingkungan. Menurut Difriadi, kekayaan sumber daya alam berupa batubara, mesti dieksploitasi demi mendongkrak kesejahteraan warga lokal.

“Tambang itu pasti merusak lingkungan. Tapi tinggal bagaimana usaha untuk memulihkan lingkungan (yang rusak akibat tambang) itu,” kata Difriadi usai melantik 10 Dewan Adat Dayak kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, Sabtu 12 Desember 2015.

Difriadi mengklaim, Duku Dayak di Kalimantan Selatan yang hidup di pedalaman hutan, tidak serta merta menolak atas aktivitas pertambangan. Pihaknya tetap mengawal agar korporasi menjalankan tata kelola tambang yang baik. “Kami terus melakukan pengawalan eksploitasi tambang,” ujar dia.

Perihal sengketa hak tanah ulayat yang kerap tampil di tengah eksploitasi tambang, ia menyatakan bahwa persoalan itu sebatas miskomunikasi. Dewan Adat Dayak Kalsel, kata dia, aktif melakukan advokasi atas sengketa tanah ulayat tersebut. “Kalau pandangan enggak sejalan, ya terus bersengketa. Yang satu mau paling kaya, yang satu ingin kaya juga. Kami advokasi untuk menemukan titik tengah,” ia berujar.

Difriadi pun mendesak pemerintah aktif merangkul orang Dayak untuk membangun daerah. Ia merasa pemerintah kurang perhatian terhadap masa depan Suku Dayak di Kalimantan Selatan. Suyanto, Ketua DAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menyatakan sepakat atas usulan itu. Di lereng Pegunungan Meratus, kata dia, masih banyak Suku Dayak yang minim memperoleh pendidikan dan keterampilan.

“Kami senang kalau pemerintah melibatkan orang dayak membangun daerah. Di tempat kami (kaki Pegunungan Meratus), infrastruktur jalan belum terbangun. Padahal kami juga menangkap pembalak liar yang ketahuan menjual kayu dari hutan,” kata Suyanto.

Adapun Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Sabran Ahmad, menyatakan agar pemerintah pusat melibatkan orang Dayak dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Selama sembilan tahun terakhir, kata Sabran, orang Dayak tidak pernah dilibatkan untuk membantu tugas presiden. “Tapi kami tetap membina persatuan dan kesatuan NKRI,” ucap Sabran.

DIANANTA P. SUMEDI