TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Pelindo II sekaligus politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, bersama anggota Pansus lain pagi tadi mendatangi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Ia meminta pimpinan DPR menandatangani surat rekomendasi perihal pemberhentian RJ Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II.

"Kami mau ke Priok. Nanti lewat Istana, kami ingin bertemu dengan presiden untuk meminta perlindungan. Mudah-mudahan pimpinan DPR berkenan menandatangani," kata Rieke kepada Fahri Hamzah dalam forum terbuka di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 26 November 2015.

Permintaan surat rekomendasi pemecatan Lino oleh pimpinan DPR itu, menurut Rieke, didasarkan pada kesaksian beberapa serikat pekerja JICT yang mengaku sering mendapatkan ancaman dan intimidasi dari jajaran direksi Pelindo II. Selain itu, pada rapat Pansus Pelindo II kemarin, terdapat temuan baru dari jajaran direksi anak perusahaan PT Pelindo II, yakni Dani Rusli, bahwa saham Pelindo II atas JICT bukanlah mayoritas seperti yang diberitakan selama ini.

Kenyataannya, saham 51 persen justru dimiliki perusahaan Hong Kong pengkonsesi JICT, yakni Hutchinson Port Holdings. Sedangkan saham 48,9 persen dimiliki Pelindo II dan sisanya 0,1 persen dimiliki koperasi serikat pekerja.

Permintaan Lino mundur juga muncul dari anggota Pansus Pelindo II lain, Nurdin Tampubolon. Politikus Partai Hati Nurani Rakyat itu juga menyinggung masalah pengadaan mobile crane yang tidak sesuai dengan prosedur dan konsesi JICT yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

"Soal mobile crane, yang pertama, dibeli dan tidak pernah dipakai serta tidak pernah mengikuti aturan yang benar. Kemudian perpanjangan JICT, dari perhitungan saham itu sebenarnya yang digembar-gemborkan, setelah dihitung dan dievaluasi hanya 48 persen. Mereka menggemborkan bahwa manfaat konsesi lebih besar, ternyata tidak ada. Ada kebohongan publik di sini," ucap Nurdin.

Lebih lanjut, ia menuturkan akan mendalami data-data yang diperoleh dari pihak-pihak yang sudah diundang Pansus. "Sebaiknya kami usulkan kepada Presiden agar Lino dinonaktifkan. Jadi surat itu dari pimpinan DPR, dari Pansus Pelindo II, agar tugas Pansus lebih terang-benderang dan JICT bisa bekerja lebih baik karena mendapat tekanan yang luar biasa dari pimpinan. Ini saran kami untuk dipertimbangkan Ketua DPR," ucapnya.

Setelah menerima surat rekomendasi penghentian RJ Lino, Fahri Hamzah mengatakan tidak dapat langsung menandatangani karena harus dirapatkan dengan pemimpin DPR lain, agar status rekomendasi tersebut lebih kuat jika disampaikan kepada presiden untuk ditindaklanjuti.

"Saya nanti dalam rapimnas akan menyampaikan pesan ini untuk memberhentikan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, yang terus melakukan intimidasi, supaya bisa dihentikan. Sebab, kalau rekomendasi dari pimpinan, akan lebih kuat," ujar Fahri.

DESTRIANITA K.