Catut Nama Jokowi, Setya Novanto Mundur dari DPR, Rupanya...  

Reporter

Jumat, 20 November 2015 20:30 WIB

Ketua DPR Setya Novanto. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kader Partai Golkar Fahmi Idris buru-buru meralat keterangan yang ia sampaikan kepada salah seorang wartawan asing. Sebelumnya, media asing itu memuat berita bahwa Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menyusul kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam negosiasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia.

Tapi, belakangan Fahmi menyebut keterangannya itu keliru. "Saya ditelepon beliau (Fahmi Idris) dan menyatakan maaf karena sudah memberikan keterangan yang salah," ujar Kanupriya Kapoor, wartawan Reuters, pada Jumat, 20 November 2015.






Baca: 5 Kasus Setya Novanto

Kanu menjelaskan, permohonan ralat disampaikan Fahmi tak lama setelah ia menulis artikel berjudul "Indonesian Speaker of the House Resign Amid Ethics Probe-Party Official" di laman situs berita www.reuters.com pagi tadi. Informasi yang tayang pada pukul 07.15 WIB itu menyatakan pengunduran diri Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR lantaran tersandung kasus perpanjangan kontrak PT Freeport McMoRan Inc.






Baca: Jokowi Omeli Setya Novanto

"Informasi itu saya terima langsung dari Fahmi Idris lewat telepon," kata Kanu. Karena sanggahan tersebut, kata Kanu, Reuters terpaksa meralat berita sebelumnya. Namun efek pemberitaan itu terlanjur meluas dan ikut mempengaruhi percakapan di sejumlah media sosial. Fahmi Idris bahkan diburu sejumlah wartawan guna mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. "Fahmi Idris bilang dia koreksi sendiri berita itu," kata Kanu.


Advertising
Advertising





Baca: Skandal Setya Novanto dan Freeport

Skandal perpanjangan kontrak PT Freeport terungkap setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR, Setya Novanto, ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Setya Novanto dikabarkan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mendapatkan jatah saham di perusahaan pembangkit listrik di Papua.






RIKY FERDIANTO

SIMAK :
Calo Saham, Jokowi ke Freeport: Aku Tahu Anda Ketemu Siapa
Terkuak, Wisata Bercinta Sebulan dengan Tarif Rp 25 Juta
Kisah Si Cantik Bertopi Koboi, Pengebom Bunuh Diri di Paris
Bima Arya Larang Pelantikan Pengurus Anti-Syiah Bogor
Wanita Ini Selamat Berkat Kebaikan Hati Teroris Paris



Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

2 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

4 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya