Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Makassar - Belum semua program Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terintegrasi program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Padahal tenggat integrasi sudah dipatok pada awal 2016.
Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan setidaknya baru enam daerah yang telah mengintegrasikan sistemnya ke program BPJS. Keenam daerah terintegrasi itu adalah Palopo, Luwu Utara, Luwu, Bulukumba, Parepare, dan Takalar.
"Saat ini kami sedang upayakan agar semuanya dapat saling berintegrasi, apalagi targetnya semua program Jamkesda sudah bergabung dengan BPJS di awal 2016," kata Kepala Unit Pelayanan Manajemen Primer BPJS Kesehatan kantor Makassar Indira Aziz Rumalutur, Jumat, 6 November 2015.
Indira menjelaskan, bahwa BPJS saat ini sedang berkoordinasi terus dengan pihak pemerintah kabupaten/kota yang memiliki program Jamkesda tersebut. "Sebaiknya semua program ini bisa dimasukkan ke BPJS agar pelayanan kesehatan yang dilakukan bisa satu pintu yaitu BPJS," kata Indira.
Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Rachmat Latief. Dia mengakui integrasi sistem pembiayaan kesehatan ini penting agar kepentingan publik terjaga.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Latif menjelaskan, proses integrasi antara Jamkesda dan BPJS memerlukan dukungan pendataan yang baik.
"Pada dasarnya kami siap untuk mengintegrasikan," kata Latif. Dia mengatakan akan meminta semua daerah melakukan kajian mengenai bentuk integrasi yang ideal.
