TEMPO Interaktif, Padang:Sekitar 200 guru honor melakukan unjuk rasa memprotes penyekolahan 100 pegawai honor Pemda Kota Padang di balai kota Padang, Sumatra Barat, Selasa (9/4). Guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) se-kota Padang itu memprotes rencana yang sudah ditandatangani 3 April lalu antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang dengan Rektor Universitas Negeri Padang. Ketua IGHI Padang, Yulfahmi, pihak Wali Kota Padang melalui BKD telah melakukan kebijaksanaan yang tidak populer dengan menyekolahkan 100 pegawai honor Pemda di Universitas Negeri Padang yang tujuannya untuk dijadikan guru. "Padahal, latar belakang pendidikan mereka bukan dari Ilmu kependidikan. Ada pegawai yang tamat SMA akan disekolahkan D2 untuk guru SD, sedangkan yang dari S-I umumnya Sarjana Ekonomi disekolahkan juga untuk mengambil akta 4 (persyaratan pendidikan tambahan untuk guru) dan akan dijadikan guru SMK," kata Yulfahmi. Menurutnya, Pemda Kota Padang bertindak tidak adil. Sebab, penyekolahan pegawai honor yang didanai Pemda Rp 180 juta ini untuk mengantisipasi kekurangan 600 guru di kota Padang. "Padahal guru honor yang ada di Padang saja saat ini 7000 orang. Seharusnya Pemda memprioritaskan mereka untuk menutupi kekurangan guru," kata Yulfahmi. Mereka menuntut proyek itu dibatalkan, dan dana sebesar Rp180 juta itu digunakan untuk kesejahteraan guru honor yang selama ini menikmati honor sangat kecil. Setelah dua jam berunjuk rasa, para guru honor TK hingga SMK itu tidak ditemui Wali Kota ataupun kepala BKD. Akhirnya mereka membubarkan diri dan mengancam akan datang lagi dengan jumlah lebih besar jika kebijakan itu tidak dibatalkan. Kepala BKD Arwan Siri, yang ditemui di kantornya mengatakan, penyekolahan 100 pegawai honor Pemda itu semata-mata untuk meningkatkan kualitas sumber daya pegawai honor Pemda. "Kalau mereka disekolahkan bukan berarti akan langsung diangkat menjadi pegawai negeri, tapi mereka nantinya juga akan melakukan proses yang sama dengan guru honor," katanya. (Febrianti-Tempo News Room)