Badan Kehormatan Dewan: Belum Ada Laporan Soal Arzetti

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 27 Oktober 2015 16:36 WIB

Arzeti BIlbina, calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa untuk daerah pemilihan Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) memijat kaki calon penumpang bus di Terminal Purbaya, Surabaya (19/3). Kedatangan Arzetti untuk mengenalkan dan menyampaikan visi misinya kepada calon pemilihnya. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Sufmi Dacso Ahmad mengatakan kasus dugaan selingkuh yang menyeret anggota Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat, Arzetti Bilbina, belum menjadi perhatian BKD. "Belum ada laporan soal itu," ujarnya, Selasa, 27 Oktober 2015.

Dasco menjelaskan, BKD akan mempelajari masalah itu dalam rapat pleno terdekat. Poin yang perlu disepakati adalah apakah kasus itu layak direspons tanpa aduan. "Kami akan menunggu hasil dari Denpom," katanya.

Anggota BKD, Syarifuddin Sudding, mengatakan kasus itu bisa saja ditangani BKD tanpa aduan dari suami Arzetti, Aditya Setiawan Wicaksono, selaku orang yang dirugikan secara langsung. "Tergantung rapat pleno," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal M. Sabrar Fadhilah membenarkan penggerebekan terhadap Komandan Komando Distrik Militer Sidoarjo Letnan Kolonel Rizky Indra Wijaya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Arzetti Bilbina.

Keduanya diduga berselingkuh di Hotel Arjuna, Kabupaten Malang, Jawa Timur. "Peristiwanya benar. Tapi saya kira kita patut mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Fadhilah kepada Tempo, Senin, 26 Oktober 2015.

Fadilah berujar peristiwa itu terjadi pada 25 Oktober 2015. Kasusnya saat ini sedang diproses internal TNI AD. "Sekarang dalam proses pemeriksaan, apakah yang disangkakan itu betul atau tidak," ucapnya. "Kalau memang terjadi kesalahan, tentu akan ada hukuman dan sanksi."

RIKY FERDIANTO

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

9 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Hakim di Sumatera Utara Diberhentikan karena Terbukti Selingkuh

3 hari lalu

Hakim di Sumatera Utara Diberhentikan karena Terbukti Selingkuh

Komisi Yudisial memberhentikan seorang hakim di Pengadilan Agama Kisaran, Asahan, Sumatera Utara karena terbukti selingkuh

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya