TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah pusat akan menangani langsung program-program untuk menanggulangi gizi buruk. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie memaparkan beberapa program tersebut.Program pertama, kata Ical, sapaan Aburizal, adalah revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu). Selama ini posyandu seperti terlupakan, padahal posyandu dapat memberikan penjelasan tentang hidup sehat dan gizi yang baik bagi keluarga. "Untuk itu posyandu akan dikelola dari pusat," kata Ical usai menerima rombongan pemenang Olimpiade Fisika 2005, Senin (20/12).Pemerintah juga akan mengaktifkan kembali penyuluh pertanian ke seluruh daerah. Tujuannya agar pola pertanian dapat lebih efektif dan petani dapat mengelola produk pertanian dengan hasil yang lebih baik. "Pemerintah ingin mengangkat penyuluh (pertanian) ke suatu jabatan," kata Ical.Selain itu, pemerintah juga akan lebih menghidupkan kembali pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Dalam mendukung program itu, sebelumnya pemerintah juga berencana mengaktifkan kembali dokter pegawai tidak tetap (PTT) ke puskesmas di daerah. Kebijakan itu dilakukan untuk memaksimalkan fungsi puskesmas. "Ketiga program itu akan dikelola dari pusat," paparnya.Program yang tidak kalah pentingnya yaitu penggalakkan kembali keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Menurut Ical pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi.Dia menilai pertumbuhan penduduk sebesar 0,5 persen atau setara dengan 1 juta orang sudah luar biasa besarnya. Saat ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,3 persen. Untuk menekan angka itu pemerintah berencana lebih menggalakkan kembali program KB yang sudah dilakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.Ami Afriatni