TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan yang belum optimal dipungut oleh pemerintah. "Hasil PNBP dari dana reboisasi produksi kayu masih banyak yang belum didapatkan secara optimal," kata Zulkarnain, Wakil Ketua KPK, saat konferensi pers di gedung KPK, Jumat, 9 Oktober 2015.

Zulkarnain mengatakan, sesuai hasil kajian bidang pencegahan lembaganya, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 5 triliun setiap tahunnya. Kerugian ini disebabkan oleh adanya produksi kayu bulat yang tidak tercatat, serta pemungutan PNBP yang kurang efektif selama 12 tahun terakhir.

Jika ditotal selama 12 tahun, maka potensi kerugian negara dari PNPB sektor kehutanan tersebut mencapai Rp 60 triliun. "KPK sudah merekomendasikan ke pemerintah," kata Zulkarnain.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono mengaku telah menerima rekomendasi dari KPK. Isi rekomendasi tersebut, meminta Kementerian memperbaiki sistem tata kelola produksi kayu dan pemungutan PNBP bidang kehutanan.

"Rekomendasi KPK ke Kementerian LHK, agar tidak ada lagi PNBP yang lepas dari kawasan hutan produksi," kata Bambang. "Kami sepakat harus ada koordinasi kementerian terkait pembangunan sistem penerimaan negara bukan pajak."

Menurut Bambang, Kementerian merencanakan pembayaran kegiatan produksi kayu bulat dapat dibayar secara online. Selain itu, kata dia, Kementerian Kehutanan akan mengendalikan lokasi penebangan kayu lewat sistem citra satelit untuk mencegah potensi kebocoran PNBP di bidang kehutanan.

FRISKI RIANA