Delegasi peserta Gopac berfoto bersama pada pembukaan forum yg digelar di Yogjakarta. TEMPO/Riky Ferdianto
TEMPO.CO, Yogyakarta - Forum Parlemen Antikorupsi Sedunia (Global Conference of Parlementarians Against Corruption/GOPAC) yang digelar di Jogjakarta berakhir hari ini. Selain memilih Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC yang baru, pertemuan yang dihadiri perwakilan dari 74 negara itu membuahkan 20 strategi penanganan korupsi global lewat Deklarasi Jogjakarta. "Deklarasi ini disetujui karena tidak ada yang menolak rumusan draf," ujar Wakil Ketua Gopac Hon Osei Kyei-Mensah Bonsu, Kamis, 8 Oktober 2015.
Deklarasi Jogjakarta berpandangan korupsi kelas kakap merupakan tirani global yang secara nyata merenggut hak asasi manusia serta kemampuan negara dalam melindungi masyarakat. Forum Gopac juga sepakat memperjuangkan komitmen yang pernah disepakati dalam pertemuan Gopac sebelumnya, yakni berkolaborasi menciptakan sistem global untuk menyeret koruptor ke meja hijau.
Selain itu, GOPAC juga menyerukan para anggotanya untuk menjamin dan meningkatkan hak dasar hidup manusia dalam mengakses pendidikan, ketersediaan air bersih, dan makanan layak. "Kebutuhan itu perlu dijamin ketersediannya untuk menciptakan kesetaraan hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan kemampuan negara-negara dalam melindungi kelompok marginal," kata dia.
Untuk menjangkau tujuan tersebut, Deklarasi Jogjakarta memberi mandat pada semua anggotanya untuk mengambil langkah strategis di negara mereka masing-masing. Di antaranya mendukung implementasi pemerintahan yang bebas korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 16 tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Langkah strategis lain adalah mendesak ratifikasi resolusi PBB terkait pemberantasan korupsi (United Nations Convention Against Corruption), mengeluarkan aturan yang mendukung pemberantasan korupsi, menciptakan sistem perampasan aset koruptor, serta mendorong protokol baru mahkamah internasional. "Kami juga mendesak pembentukan pelapor khusus kasus korupsi (special reporteur)," kata Bonsu.
Deklarasi Jogjakarta merupakan rangkaian akhir dari perhelatan forum Gopac yang digelar sejak 6 Oktober 2015 di Yogyakarta. Gugus tugas kerja sama anggota parlemen di bidang penanganan korupsi itu juga melahirkan kepemimpinan baru yang memilih Fadli Zon, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, sebagai Presiden GOPAC untuk periode 2015-2017.
