TEMPO.CO, Sidoarjo - Sebanyak 15 perwakilan korban lumpur Lapindo, yang berkas ganti ruginya masih dianggap bermasalah oleh PT Minarak Lapindo Jaya, bersafari ke dua kantor kementerian. Kemarin, mereka bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Hari ini, Jumat, 2 September 2015, mereka mengadu ke Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Juru bicara perwakilan korban lumpur, Abdul Fattah, mengatakan mereka bertemu dengan Khofifah di kantornya sekitar pukul 08.00. Dalam pertemuan itu, kata Fattah, Khofifah kaget setelah mengetahui masih ada puluhan berkas warga korban lumpur yang masih terganjal status tanah. "Baliau secara terus terang mengaku kaget. Namun beliau berjanji akan mengawal masalah ini," ujar Fattah.

Fattah dan para korban lain menolak penyelesaian sengketa ganti rugi tanah melalui jalur pengadilan seperti yang diinginkan Minarak. Sebab, menurut mereka, langkah tersebut diduga hanya mengulur-ulur waktu dan menguntungkan Minarak. "Itu hanya akal-akalan Minarak," ucapnya.

Berkas ganti rugi korban lumpur yang masih bermasalah sebanyak 79. Sebagian besar karena perbedaan status tanah. Warga tidak menerima tanah miliknya dihitung sebagai status tanah basah karena mereka menganggapnya sebagai tanah kering. Tanah basah hanya dihargai Rp 120 ribu per meter, sedangkan tanah kering Rp 1 juta.

Sampai saat ini, berkas warga sebanyak 3.186 dengan total nominal Rp 701,844 miliar. Adapun dana talangan yang diberikan pemerintah kepada Minarak, selaku juru bayar PT Lapindo Brantas, sebesar Rp 767 miliar.

NUR HADI