Dugaan Upeti ke Menteri Rini, Masinton-RJ Lino Saling Serang  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 28 September 2015 07:41 WIB

RJ Lino saat mengikuti rapat dengan Panitia Kerja Pelindo II Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, 16 September 2015. DPR menduga telah terjadi pelanggaran di Pelindo II. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara politikus PDI Perjaungan Masinton Pasaribu, Mangapul Silalahi, mengatakan kliennya akan tetap melaporkan pengacara Direktur Utama PT Pelindo II Richard Josst Lino atas tudingannya yang mengatakan bahwa Masinton melakukan tindakan pencurian dokumen. Selain itu, beredar kabar bahwa Masinton dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. "Laporannya ada atau tidak itu akan kami telusuri, kabarnya Masinton dilaporkan ke Polda atas tuduhan pencurian," kata Mangapul di Jakarta, Minggu, 27 September 2015.


Masinton sendiri membantah bahwa ia telah melakukan tindakan pencurian dokumen karena data yang ia peroleh berasal dari masyarakat dan dalam bentuk salinan. "Data yang ada pada saya adalah data yang disampaikan masyarakat pada saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat membidangi hukum. Kebetulan saya di Komisi III (bidang hukum). Jadi kalau ditanyakan dan beredar informasi bahwa data ini saya colong, seperti kata kawan-kawan, itu fitnah," ujar Masinton.


Baca juga:
TRAGEDI MINA: 4 Anaknya Tewas, Begini Reaksi Lelaki Ini
Bulan Darah 28 September, Kiamat? Inilah 4 Hal yang Langka



Sebelumnya, juru bicara Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan rilis yang membantah adanya gratifikasi yang diberikan RJ Lino kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Dalam rilis tersebut, humas BUMN mengklarifikasi adanya sekitar 15 lukisan yang diberikan istri RJ Lino kepada Rini Soemarno. Keterangan ini berbeda dengan pernyataan yang diperoleh dari nota dinas tertanggal 16 Maret 2015.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Asisten Manajer Umum, Dawud, itu, tercantum permohonan dana kepada Direktur Umum dan Keuangan Pelindo agar menyediakan dana pembelian perabot rumah dengan total Rp 200 juta untuk Rini Soemarno. "Ada atau tidak adanya laporan itu (ke kepolisian) tetap akan kami laporkan karena dituduh mencuri dokumen," ucap Mangapul.

Mangapul sendiri akan melaporkan pengacara RJ Lino dengan dua pasal, yakni tentang penghinaan dan yang kedua tentang pencemaran naman baik. Mangapul mengingatkan bahwa Masinton yang merupakan pejabat publik adalah sah menerima aduan dari masyarakat berupa dokumen. "Apakah dokumen itu sah atau tidak, sebaiknya sampaikan saja ke aparat hukum, kan begitu. Tapi ini dituduh mencuri dokumen dan tidak mengerti hukum, ini penghinaan," ujar Mangapul.


Baca juga:
Seru, Ketika Happy Salma Nikah Siri, dan Olga Lydia...
Kecaman Keras Rachmawati: Saya Sudah Bilang, Jangan Jokowi


Dalam menghadapi kasus ini, Masinton tampaknya mendapat dukungan sejumlah elemen masyarakat. Komunitas Gerakan 98 dengan didukung oleh 100 pengacara menyatakan sikap untuk membela Masinton dalam memberantas korupsi dan membongkar mafia pelabuhan yang melibatkan RJ Lino. "Tak hanya membela Masinton, bagi kami pergerakan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pertarungan ideologis, tidak berhenti sampai kapaunpun," tutur Mangapul.

Sebelumnya, Masinton mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan membawa nota dinas tertanggal 16 Maret 2015 yang menunjukkan adanya dugaan pemberian perabot rumah untuk Rini. Kemudian, ia melaporkan adanya dugaan gratifikasi berupa pengadaan barang rumah dinas Rini Soemarno oleh RJ Lino. Surat tersebut tertanggal 16 Maret 2015 dan dicairkan pada 17 Maret 2015.

LARISSA HUDA


Advertising
Advertising

Baca juga:
Diadukan Isteri Soal Nafkah, Nasib Krisna Mukti Diputuskan
Jokowi Pakai Topi Gaul 62, Mau Tiru Gaya Rappe J-Flow?


Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

3 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

4 hari lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

5 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

5 hari lalu

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan

Baca Selengkapnya

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

6 hari lalu

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

8 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

9 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

9 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

9 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya