JK Bela Novanto Ketemu Trump, Katanya...  

Reporter

Senin, 7 September 2015 17:50 WIB

Setya Novanto dan Donald Trump (AP).

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pertemuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Setya Novanto dan Fadli Zon, dengan Donald J. Trump saat deklarasi pencalonannya sebagai calon Presiden Amerika Serikat masih dalam tahap wajar. Jadi, kata JK, keduanya tak perlu meminta maaf. "Saya kira tak perlu sejauh itu," ucap JK di kantornya, Senin, 7 September 2015.

Namun JK menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dalam pemberian sanksi kepada Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. "Itu urusan internal DPR-lah, biar mereka saja yang menyelesaikan," ucap JK.


Baca juga:
Inilah yan Terjadi Di Balik Pertemuan Novanto-Trump
Drama Budi Waseso: Jokowi-JK Menguat, Kubu Mega Menyerah?

Sejumlah pihak menuding kedatangan Setya itu dalam acara calon Presiden AS dari Partai Republik itu telah melanggar kode etik. Kedatangan mereka tersebut juga menuai kritik dari sejumlah pihak, di antaranya imam masjid di New York, Shamsi Ali.

Mahkamah Kehormatan DPR segera menyidangkan kasus pertemuan Setya dengan Donald Trump. Keputusan ini diambil tanpa menunggu adanya aduan mengenai potensi pelanggaran kode etik yang mungkin terjadi dalam pertemuan itu.

Keputusan ini diambil Mahkamah setelah mengadakan rapat pleno. Beberapa saat setelah rapat, Mahkamah menerima aduan tentang pertemuan Setya-Trump dari sejumlah anggota Dewan, yaitu Adian Napitupulu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris (Fraksi PDIP), Diah Pitaloka (Fraksi PDIP), Budiman Sudjatmiko (Fraksi PDIP), Amir Uskara (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Akbar Faizal (Fraksi Partai Nasdem), dan Inas Nasrullah Zubir (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat).

REZA ADITYA


Baca juga:
Habis Soal Novanto,Wanita Seksi Ini Hebohkan Kampanye Trump?
Cerita Ahok, Soal Plesir DPR ke Luar Negeri Penuh Manipulasi




Advertising
Advertising


Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

17 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

18 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

2 hari lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

3 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya