TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo berlaku tegas kepada bawahannya. “Jokowi harus disiplinkan bawahannya untuk patuh,” kata Refly, Kamis, 20 Agustus 2015. (Lihat Video: Pernyataan Kontroversial Rizal Ramli Yang Serang Jokowi)

Bawahan Presiden yang dimaksud Refly itu adalah para menteri. Begitu pula Wakil Presiden yang juga harus patuh terhadap Presiden. Pernyataan Refly itu terkait dengan konflik antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang diumbar di publik.

Refly menyarankan agar Rizal Ramli menahan diri dan patuh kepada JK. Ia mengingatkan bahwa Rizal saat ini adalah anggota kabinet, bukan lagi seorang pengamat yang bisa bebas berkomentar dan menyindir pemerintah.

Begitu pula dengan JK yang harus tetap patuh kepada Presiden Jokowi. Menurut Refly, dalam beberapa isu, Kalla sempat memperlihatkan perbedaan pendapatnya dengan Jokowi. “Salah satu contoh Kalla terlihat tidak patuh saat gonjang-ganjing KPK-Polri,” ujarnya.

Menurut Refly, sebuah kabinet harus satu suara dalam menyampaikan kebijakannya. Bila ada silang pendapat antarmenteri atau menteri dengan wakil presiden, cukup dilakukan pada rapat terbatas, tidak diumbar ke publik. “Dapur kabinet tidak boleh diungkap,” tuturnya. Ia mengingatkan bahwa pernyataan pemerintah berdampak besar pada pasar dan pembangunan.

Sebelumnya, terjadi kegaduhan antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rizal memprotes pembangunan megaproyek pembangkit tenaga listrik 35 ribu megawatt. Ia menganggap pembangunan proyek itu masih harus dikaji secara mendalam karena terdapat kekeliruan.

JK berang dan menuduh Rizal tak mengerti persoalan. Rizal membalas lagi dengan menantang JK berdebat dengannya. Menurut JK, dia sudah bertemu dengan Rizal Ramli pada Rabu, 19 Agustus 2015, dan menyelesaikan konflik di antara mereka.

MITRA TARIGAN