TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan praktek politik uang dalam hajatan pemilu mustahil dihilangkan. Termasuk pemilihan kepala daerah di 21 kabupaten dan kota di Jawa Tengah nanti.
“Yang bisa hanya mengurangi," katanya saat memberi sambutan dalam acara pelantikan penjabat lima kabupaten dan kota di Jawa Tengah, Rabu, 5 Agustus 2015. "Hilang, enggak mungkin.”
Ganjar mencontohkan negara lain yang tidak bebas dari korupsi. “Denmark saja yang negara bagus, tetap ada korupsi,” katanya. Di dalam negeri, menurut Ganjar, masyarakat juga sudah sangat terbiasa dengan politik uang. Ia mencontohkan, spanduk warga saat ini bukan bertulisan “Di Sini Menolak Money Politics”, melainkan bertulisan “Di Sini Siap Menerima Serangan Fajar”.
Karena itu, ia mengusulkan agar ada perubahan pola kampanye dalam pilkada mendatang. Seharusnya kampanye diarahkan ke model debat dengan tema-tema spesifik. Misalnya, di Solo ada debat antar-calon kepala daerah bersama pedagang Pasar Klewer. Daerah lain bisa berdebat dengan tema kekeringan. Debat tematik seperti itu dinilai bisa mendidik masyarakat. “Kampanye debat bisa kurangi ongkos politik suap. Masyarakat juga diajari cerdas,” kata Ganjar.
Tahun ini akan ada 21 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang akan ikut pelaksanaan pilkada serentak. Saat ini, tahapan pilkada sudah memasuki masa verifikasi syarat-syarat calon kepala daerah.
ROFIUDDIN
Berita terkait
10 Makanan Khas Kota Semarang yang Wajib Dicoba: Yang Manis Hingga Asin
1 hari lalu
Wingko babat merupakan makanan tradisional dari area Kota Semarang. Kudapan dari parutan kelapa, tepung beras ketan dan gula ini cocok buat ngeteh.
Baca SelengkapnyaBerusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari
2 hari lalu
Sejarah Kota Semarang bermula pada abad ke-8 M, bagian dari kerajaan Mataram Kuno bernama Pragota, sekarang menjadi Bergota menjadi pelabuhan.
Baca SelengkapnyaBahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?
2 hari lalu
Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri
2 hari lalu
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ditunjuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Staf Ahli Kapolri. Berikut profilnya.
Baca SelengkapnyaSaat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On
3 hari lalu
Mahfud MD mengatakan, meski aktif dalam berbagai jabatan pemerintahan, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari dunia kampus.
Baca Selengkapnya5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK
7 hari lalu
Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaGanjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?
7 hari lalu
ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.
Baca SelengkapnyaGanjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024
7 hari lalu
Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.
Baca SelengkapnyaGibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru
8 hari lalu
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia
8 hari lalu
Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.
Baca Selengkapnya