Presiden Minta BPS Perkuat Kerjasama dengan Pemda

Reporter

Editor

Jumat, 28 Oktober 2005 16:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Badan Pusat Statistik untuk memperkuat kerja sama pendataan keluarga miskin dengan pemerintah daerah. "Kita semua menginginkan data yang benar," kata Presiden pada pidato Peresmian 13 Proyek Minyak dan Gas di Kenali Asam, Jambi, Jumat (28/10).Berdasarkan data yang masuk, tingkat kekeliruan di bawah sepuluh persen. Karena itu Presiden meminta agar kekurangan ini harus diperbaiki ke depan. Berdasarkan kunjungan dan inspeksi mendadak di lapangan, program bantuan langsung tunai berjalan cukup baik. Karena itu, kata Presiden Yudhoyono, program ini tidak perlu dinilai dianggap gagal seratus persen. Pelaksanaan program sejenis di Meksiko dan Brazil, kata Presiden, juga pada awalnya menghadapi kendala serupa. Namun, program ini terus membaik pelaksanaannya. Sebelumnya Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengungkapkan banyak masyarakat miskin Jambi di pedesaan yang belum memperoleh bantuan langsung tunai. Mereka resah karena BPS belum mendata keluarga mereka. Ia mengaku telah menjanjikan kepada rakyat miskin ini bahwa pemerintah lewat BPS akan melakukan pendataan kembali. Menurut Nurdin, pemerintah daerah perlu dilibatkan karena lebih memahami kondisi masyarakatnya masing-masing. "Kami yang tahu masyarakat yang berhak menerima dan tidak," kata dia. Budiriza

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya