TEMPO Interaktif, Jakarta:Koordinator Kontras, Munir, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan di daerah-daerah konflik adalah penyumbang utama bagi pemasukan dana ke TNI. Saya kira, pembayar terbesar TNI adalah perusahaan pertambangan di daerah konflik, seperti di Aceh (Arun) dan Papua (PT Freeport), kata Munir kepada Tempo News Room bersama wartawan Rakyat Merdeka di kantornya di Jakarta, Rabu (19/3) siang. Munir memaparkan, dari seluruh anggaran TNI, sekitar 70 persen bukan berasal dari dana pemerintah. Menurutnya, dana tersebut berasal dari dari bisnis-bisnis yang dijalankan oleh TNI, yang meliputi bisnis militer, bisnis keamanan, dan bisnis illegal. Hal itu, menurut Munir, menyebabkan negara sulit melakukan fungsi kontrol terhadap TNI. Akibat lain dari terjadinya perkawinan antara pemodal dan militer, adalah terjadinya penyalah gunaan kekuasaan, melemahnya unsur politik atas militer, dan pelanggaran hukum. Misalnya kasus Marsinah, kekerasan terhadap buruh, dan masyarakat di sekitar tambang, ungkapnya. Selain itu, kegiatan bisnis itu dapat berakibat pada terjualnya public domain (kepentingan publik). Keamanan public domain. Kok hak publik untuk memperoleh keamanan harus didapat dengan membayar (kepada TNI), ujarnya. Oleh karena itu, lanjutnya, pembayar pajak tidak secara otomatis mendapatkan pelayanan keamanan. Munir mengatakan, seharusnya sesuai dengan UU tahun 1999, peneriman negara bukan pajak diberikan melalui Departemen Keuangan. Jadi tidak bisa TNI terima sendiri-sendiri, kata Munir. Untuk itu, Munir menyarankan agar dana off budget TNI (dana yang diperoleh dari layanan keamanan), disahkan dengan jalan menaikkan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, sehingga dana itu resmi masuk ke kas negara. Selama ini, kan pemerintah malu-malu untuk menaikkan pajak, ujarnya. Munir juga mengkhawatirkan, adanya pemberian dana dari perusahaan pertambangan dan perkebunan di daerah konflik kepada TNI justru tidak akan menyelesaikan konflik yang sudah ada. Artinya, sebenarnya apa yang dipertarungkan di Aceh dan Papua bisa jadi bukan semata-mata soal menghadapi gerakan kemerdekaan, tetapi juga avonturisme ekonomi, tandasnya. Lalu, Munir menyebutkan soal keterlibatan aparat TNI yang berada di balik kasus illegal logging di Kalimantan. Munir mengatakan, bahwa penerimaan dana TNI dari dana di luar anggaran yang ditetapkan, sudah terjadi sejak lama, seiring dengan sejarah TNI sendiri. Sejak dari perjanjian Meja Bundar, Renville, budget-budget negara kepada TNI terus mengalir, kata Munir. Sampai akhirnya pada awal tahun 1980-an hal itu sudah menjadi kerangka sistem yang dapat diterima. Masalah itu, sebenarnya justru menghambat terciptanya sikap profesional TNI. Munir mengatakan bahwa 90 persen dari seluruh anggaran TNI digunakan untuk membiayai aparat TNI yang jumlahnya sangat banyak. Seharusnya, menurut dia, berdasarkan analisa keamanan, TNI dapat menentukan perkiraan situasi keamanan nasional, yang kemudian dengan analisa itu dapat memproyeksikan jumlah personil yang proporsional dan lebih ramping. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik dan profesional. Indra Darmawan Tempo News Room