Pansel Diminta Tak Pilih Capim KPK dengan Masa Lalu Suram  

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 13 Juli 2015 09:58 WIB

Ketua KPK Tafiequrachman Ruki, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) Destry Damayanti, Juru bicara Pansel Capim KPK Betty Alisjahbana dan Plt Wakil Pimpinan KPK, Johan Budi mengangkat tangan usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Malang - Dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, Abdul Azis, sangat berharap Panitia Seleksi Pimpinan KPK bisa menjaring calon pemimpin yang berintegritas. "Memang sulit mencari calon yang bersih seperti malaikat. Tetapi jangan sampai memilih orang yang masa lalunya suram," ucap Abdul Azis saat diskusi seleksi calon pemimpin KPK yang diselenggarakan Malang Corruption Watch (MCW), Ahad malam, 12 Juli 2015.

Karena itu, peneliti dari Center for Election and Political Party (CEPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI itu mengatakan jejak rekam calon pemimpin KPK harus dipantau secara mendalam. "Jangan sampai orang yang memiliki catatan kelam memimpin KPK," ujarnya.

Abdul Azis tak mempermasalahkan calon pemimpin dari unsur jaksa atau polisi. Sebab, dari kedua lembaga juga banyak yang memiliki integritas dan berkomitmen memberantas korupsi.

Menurut Abdul Azis, jika Presiden Joko Widodo sempat menyebut Indonesia darurat narkoba, “Sekarang Indonesia darurat korupsi." Lembaga tinggi, tutur dia, tak ada yang bersih, sementara di daerah juga marak korupsi karena tak ada pengawasan. Jadi KPK tak hanya berfungsi untuk pencegahan, tapi diutamakan dalam fungsi penindakan.

Karena dalam kondisi darurat korupsi, kata dia, KPK mutlak harus diperkuat. Caranya, pemimpin KPK yang akan terpilih harus punya komitmen dalam memberantas korupsi. "Untuk itu, dibutuhkan proses seleksi ketat untuk menjaring calon pemimpin yang berintegritas dalam memberantas korupsi," ucapnya.

Sedangkan Wakil Rektor Universitas Negeri Malang Hariyanto menilai sulit menemukan sosok calon pemimpin KPK yang berintegritas. Menurut dia, KPK adalah lembaga yang harus dilindungi dari kriminalisasi karena pekerjaan pegawainya sangat berisiko.

"Pimpinan KPK menghadapi tekanan dan serangan dari berbagai penjuru," tuturnya.

EKO WIDIANTO

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

34 menit lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

10 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

23 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

23 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya