Mengintip Rumah Mutiara, Satu-satunya di Indonesia  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 13 Juli 2015 04:14 WIB

Mutiara air laut yang dijual di Pantai Sengigi, Batu Layar, Lombok Barat, NTB, Senin 8 Desember 2014. Mutiara dibentuk menjadi cincin, kalung, gelang dijual dari Rp15 ribu hingga jutaan rupiah. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf.

TEMPO.CO , Mataram: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat mengambil alih pengelolaan Rumah Mutiara Indonesia, yang kini satu-satunya di Indonesia. Setelah lebih setahun kurang maksimal karena belum menjadi destinasi wisata belanja, Dinas Kebudayaan mendukung pengelolaannya sebagai salah satu obyek wisata belanja.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Lalu Moh. Faozal, pengelolaan Rumah Mutiara akan diserahkan kepada manajemen yang profesional. Layanan akan dibenahi termasuk sebagai rest area jalur wisata pantai selatan Lombok Tengah-Mataram yang lokasinya berada di seberang selatan pintu gerbang Bandara Internasional Lombok (BIL).

"Kami menyiapkan fasilitas layanan check-in dan kantin serta bus gratis ke Bandara," kata Faozal kepada Tempo, Ahad 12 Juli 2015. Lembaganya sudah memperoleh bantuan satu unit bus untuk keperluan layanan antar jemput ke Bandara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelola Rumah Mutiara pun sudah mendapat fasilitas bebas pajak selama setahun.

Pengelola Rumah Mutiara, Ismail, menjelaskan selama ini RMI menjadi satu dari enam rumah mutiara di dunia, antara lain Australia, Filipina, Hong Kong, Jepang, dan Cina. Namun, Lombok belum maksimal disinggahi wisatawan. Hanya tamu dari dinas setempat yang diarahkan berkunjung dan belanja. Selama enam bulan 2014 transaksi tercatat Rp 85,5 juta. Bulan ini transaksi baru Rp 6,5 juta.

Di sana ada 13 pengusaha yang memperoleh kesempatan menggelar dagangannya. Namun karena kurang pengunjung, sebagian tidak aktif datang. Rima Istihara dari Lombok NTB Pearl mengatakan selama ini tokonya sepi sehingga lebih banyak menjual perhiasan mutiara di galeri di rumah kakaknya Riana Meilia di Kota Mataram. "Kami berharap Disbudpar lebih meningkatkan promosi kepada wisatawan."

Nia Amelya dari Niwa Lombok Pearls juga meminta Dinas Kebudayaan meluaskan promosi keberadaan RMI. "Untuk meningkatkan pembeli, hendaknya pemandu wisata tidak meminta komisi yang tinggi," ucapnya. Di sana mereka sepakat memberika komisi 15 persen kepada para pemandu wisata. Selama ini para pengusaha mutiara menerapkan komisi hingga 40 persen dari harga agar disinggahi biro perjalanan yang membawa tamunya.

Niwa menjual mutiara kelas super (A3) seharga Rp 2-5 juta per gram, kelas Excellent (A2) seharga Rp 1-3 juta per gram, dan kelas good (A1) seharga Rp 300 – Rp 1 juta pergram. Kebanyakan pembelanja mutiara di NTB memilih cincin berbahan emas seharga Rp 2,5 juta, Rp 5 juta bahkan Rp 20 juta. Tetapi jika non-emas harganya mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu.

Di NTB ada 13 perusahaan budi daya mutiara yang menghasilkan South Sea Pearls. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Joko Suprianto menjelaskan rata-rata ekspor mutiara NTB mencapai 661.609 gram senilai US$ 9,7 juta. Adapun RMI diserahkan oleh Menteri Negara Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo ( waktu itu) 19 Februari 2014.

Bangunan itu didirikan menggunakan anggaran Kementerian Kelautan sebesar Rp 4,3 miliar di atas lahan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah seluas 4.740,68 meter persegi. Bangunan terdiri atas dua lantai yang keseluruhannya seluas 1.054 meter persegi. Lantai pertama untuk promosi dan informasi pemasaran sedangkan lantai dua untuk pelelangan yang diharapkan dalam setahun bisa terselenggara 3-5 kali.

SUPRIYANTHO KHAFID

Berita terkait

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Baca Selengkapnya

Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.

Baca Selengkapnya

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut

Baca Selengkapnya

Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.

Baca Selengkapnya

BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.

Baca Selengkapnya

Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.

Baca Selengkapnya

RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.

Baca Selengkapnya

Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

23 Juni 2023

Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.

Baca Selengkapnya