Berapa Pembalut yang Dipakai Wanita Indonesia per Bulan?

Reporter

Kamis, 9 Juli 2015 11:14 WIB

Ilustrasi pembalut wanita. faqt.nl

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, mengatakan perlindungan pada konsumen pembalut perlu segera dilakukan. Apalagi pembalut merupakan kebutuhan pokok para wanita di Indonesia.

"Jumlah wanita di Indonesia sekitar 118 juta, 67 juta di antaranya wanita subur yang masih menggunakan pembalut," ucap Tulus melalui keterangan persnya yang diterima Tempo, Kamis, 9 Juli 2015.

Dengan asumsi itu, diperkirakan tak kurang dari 1,4 miliar pembalut digunakan wanita Indonesia per bulan.

YLKI mendesak agar Badan Standardisasi Nasional merevisi Standar Nasional Indonesia untuk produk pembalut wanita. Mereka meminta klorin pada pembalut dianggap bahan terlarang. "Setidaknya harus ada ambang batas maksimum penggunaan," ujar Tulus.

Tiga hari lalu, YLKI mempublikasikan hasil uji laboratorium terhadap pembalut wanita dan pantyliner. Dari hasil tersebut, terdapat sembilan merek pembalut dan tujuh merek pantyliner yang mengandung klorin dengan kadar yang sangat tinggi. Kadarnya adalah 6-55 ppm.

Menanggapi hal itu, Kementerian Kesehatan justru menyatakan sebaliknya. Menurut mereka, klorin pada pembalut dinyatakan aman. Kementerian bahkan meminta YLKI mengonfirmasi lagi hasil penelitiannya tersebut.

Tulus mengklaim banyak dokter kandungan yang menyatakan klorin pada pembalut sangat berbahaya bagi kandungan dan alat reproduksi perempuan.

FAIZ NASHRILLAH

Berita terkait

YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

11 Juni 2024

YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) minta pemerintah membatalkan rencana penarikan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Baca Selengkapnya

Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Asuransi Komersial

19 Mei 2024

Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Asuransi Komersial

YLKI menilai penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menggantikan sistem kelas di BPJS Kesehatan bakal menghadirkan kasta baru

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

28 April 2024

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kerugian Kemacetan Jabodetabek Rp 100 Triliun, YLKI: Batasi Kendaraan Pribadi

5 Februari 2024

Jokowi Sebut Kerugian Kemacetan Jabodetabek Rp 100 Triliun, YLKI: Batasi Kendaraan Pribadi

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tanggapi pernyataan Jokowi dan menyarankan pemerintah batasi kepemilikan kendaraan pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI Minta Iklan Rokok Dilarang Total, Apa Alasannya?

25 Januari 2024

YLKI Minta Iklan Rokok Dilarang Total, Apa Alasannya?

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta iklan rokok dilarang total di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Baru 2 Hari Diresmikan LRT Jabodebek Alami Gangguan, Ini Catatan YLKI untuk Menhub dan PT KAI

1 September 2023

Baru 2 Hari Diresmikan LRT Jabodebek Alami Gangguan, Ini Catatan YLKI untuk Menhub dan PT KAI

YLKI memberikan sejumlah catatan untuk Menhub dan PT KAI soal LRT Jabodebek yang mengalami gangguan dua hari setelah diresmikan.

Baca Selengkapnya

Buntut Rangka eSAF Keropos, YLKI Minta Dirikan Pengawas Produk Otomotif

23 Agustus 2023

Buntut Rangka eSAF Keropos, YLKI Minta Dirikan Pengawas Produk Otomotif

Buntut dari masalah rangka eSAF keropos, YLKI menilai perlu adanya lembaga khusus yang bertugas mengawasi peredaran produk otomotif.

Baca Selengkapnya

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

4 Februari 2023

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.

Baca Selengkapnya

HNW Dukung Revisi UU Perlindungan Konsumen

23 Januari 2023

HNW Dukung Revisi UU Perlindungan Konsumen

Untuk melakukan revisi undang-undang, rakyat dan organisasi yang ada di masyarakat bisa mengusulkan perubahan

Baca Selengkapnya

Pengaduan Perkara Perumahan Tinggi, YLKI: Bermasalah dari Hulu hingga Hilir

20 Januari 2023

Pengaduan Perkara Perumahan Tinggi, YLKI: Bermasalah dari Hulu hingga Hilir

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut pengaduan konsumen soal perkara perumahan masih tinggi selama 10 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya