TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat pergantian nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pengganti Marciano Norman. Jokowi, kata dia, menunjuk nama Sutiyoso sebagai Kepala BIN.
"Beliau menunjuk Sutiyoso sebagai pengganti Marciano sebagai Kepala BIN," kata Setya, di Kompleks Parlemen, Rabu, 10 Juni 2015. "Surat sudah saya terima tadi malam dan kami akan menindaklanjuti ke paripurna."
Setya mengatakan Jokowi tak menjelaskan secara rinci alasan Jokowi menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Menurut dia, itu merupakan hak prerogatif Presiden.
Menurut dia, soal uji kelayakan dan kepatutan Sutiyoso sebagai Kepala BIN akan diserahkan kepada Komisi Pertahanan atau Komisi I DPR. Bersamaan dengan uji kelayakan calon Panglima TNI Gatot Nurmantyo. "Pekan depan paripurna sudah dimulai dengan mekanisme yang berlaku," ujar Setya.
Ketua Komisi Pertahanan DPR Siddiq mengatakan penunjukan Sutiyoso sebagai Kepala BIN pengganti Marciano Norman oleh Presiden Joko Widodo dianggap sudah tepat. Musababnya, Sutiyoso dinilai memiliki karakter orang yang gaul.
"Sutiyoso sudah diajukan yang saya dengar. Tapi secara formal belum ada disposisi ke Komisi I (Pertahanan). Karena kan harus dibacakan dulu," kata Mahfudz, di Kompleks Parlemen, Rabu, 10 Juni 2015. "Sosok Sutiyoso, dia orangnya gaul walaupun sudah berumur. Kan kalau intelijen harus gaul orangnya."
Menurut dia, Komisi saat ini sedang menyiapkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan untuk Sutiyoso. "Tergantung nanti proses fit and propper test nanti kami lihat kapan," ujarnya.
Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso sebagai Kepala BIN pengganti Marciano Norman. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan Jokowi mengirim surat penunjukan itu semalam.
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.