TEMPO.CO, Padang - Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang diruntuhkan dari wilayah kekuasaan kehakiman. "KPK sedang diserang dari wilayah kekuasaan kehakiman," kata alumnus William and Mary Law School ini, Rabu, 27 Mei 2015.
KPK kembali dikalahkan dalam sidang praperadilan. Kali ini, hakim tunggal Haswandi mengabulkan permohonan praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 26 Mei 2015.
Feri berpendapat bukan hanya putuan Haswandi saja yang patut dipertanyakan. Seluruh hakim yang ingin meruntuhkan KPK harus diberi sanksi. Menurut dia, upaya ini berawal dari putusan praperadilan hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan permohonan penetapan tersangka Komisaris Jendera Budi Gunawan. “Ini menggoyang kinerja KPK.”
Dalam putusan praperadilan bekas Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo, hakim Haswandi yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas menyebutkan, penyelidik dan penyidik independen tak memiliki kewenangan mengusut kasus korupsi. "Sepertinya hakim tidak membaca Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 45 UU KPK.” Dalam ketentuan itu, kata Feri, penyidik dapat diangkat KPK dari mana pun asal institusinya.
Saat ini, kata Feri, ada baiknya kampus-kampus hukum di seluruh Indonesia memperingatkan alumnusnya yang bekerja sebagai penegak hukum Agar menjaga integritasnya. Bagaimanapun, setiap penyimpangan patut ditentang. Bukan saja harus diberi sanksi sosial. “Tapi juga harus diberi hukuman lain jika terbukti melanggar etik dan dan menjual putusannya."
ANDRI EL FARUQI
Berita terkait
KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi
11 Agustus 2017
Festival ini merupakan salah satu upaya KPK dalam pencegahan korupsi di kalangan anak muda.
KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester
7 Agustus 2017
KPK menyelenggarakan Festival Lagu Suara Anti Korupsi dengan juri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Sandy Canester.
Baca SelengkapnyaKPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia
27 Maret 2017
Sebanyak 38 wanita rupawan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka merupakan finalis ajang Putri Indonesia 2017.
Baca SelengkapnyaHanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik
25 Januari 2017
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki berharap skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diraih Indonesia pada tahun ini lebih baik lagi.
Baca SelengkapnyaTI: Paket Kebijakan Perbaiki Indeks Korupsi Indonesia
25 Januari 2017
Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, skor CPI Indonesia naik lima poin.
Baca SelengkapnyaKorupsi (Atas Nama) Partai
24 Oktober 2016
Rasanya tidak ada partai politik di Indonesia yang secara resmi memerintahkan kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian harus disetor ke partainya. Yang ada, partai tutup mata atas sumbangan kadernya, seberapa pun besarnya. Partai pada umumnya juga tidak pernah mempertanyakan asal-usul kontribusi dari kadernya. Konon, partai tidak boleh berburuk sangka terhadap kadernya sendiri, kendati jumlah dana yang disetor tidak masuk akal. Biasanya, kader yang banyak memberi dana untuk partai akan mendapat "reward", misalnya akan mendapat prioritas kalau ada lowongan jabatan di kelengkapan DPR, masuk panitia khusus yang menarik, jabatan di internal partai, atau nomor bagus calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaSiasat Kenaikan Subsidi Partai
21 Oktober 2016
Lagi, Kementerian Dalam Negeri melempar wacana kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Akankah gagasan ini menjadi langkah yang tepat untuk pembenahan partai?
Setahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan hal yang sama, yakni menaikkan bantuan keuangan partai sebesar Rp 1 triliun untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR. Belum sempat direalisasi, usul tersebut kandas akibat penolakan masyarakat.
Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi
16 Maret 2016
Apa resep Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi?
Baca SelengkapnyaSurvei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun
22 Februari 2016
Hasil survei BPS menunjukkan pengalaman antikorupsi
masyarakat lebih rendah dibanding persepsinya.
Kabar Baik, Peringkat Korupsi Indonesia Membaik!
27 Januari 2016
Kenaikan peringkat salah satunya berkat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya