TEMPO.CO, Yogyakarta - Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, berpendapat bahwa kualitas Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan terlihat dari daftar nama calon yang mereka saring. Hifdzil mengatakan tidak melihat ada figur bermasalah pada sembilan anggota Pansel, yang semuanya perempuan.
"Kualitas kinerjanya akan terlihat dari hasil penyaringan nama-nama calon," ujar Hifdzil pada Kamis, 21 Mei 2015.
Menurut Hifdzil, pembentukan Pansel saat ini merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Sebab, baru kali ini panitia seleksi calon pemimpin lembaga negara seluruhnya perempuan.
Hifdzil mengamati, semua anggota memang memiliki latar belakang akademik dan pengalaman tidak meragukan di bidangnya masing-masing.
Hifdzil menjelaskan, indikator utama untuk mengukur kualitas Pansel sebenarnya bisa dengan melihat keterkaitan setiap anggotanya dengan kelompok kepentingan. Keterkaitan terpenting ialah dengan partai politik, baru kemudian kelompok kepentingan ekonomi, golongan, dan lainnya.
"Saya belum menemukan keterkaitan masing-masing dari anggota Pansel dengan kepentingan politik ataupun kelompok ekonomi," ucap Hifdzil.
Namun, dari segi kapasitas dan pengalaman, Hifdzil mengaku tidak memahami secara mendetail tentang profil semua anggota Pansel. Dia mencontohkan dua akademikus UGM yang terpilih sebagai anggota Pansel, yakni Enny Nurbaningsih dan Supra Wimbarti. Enny merupakan pakar hukum tata negara asal Fakultas Hukum UGM, sementara Supra ialah ahli psikologi dari UGM. "Bu Enny memang paham soal hukum tata negara. Kalau Bu Supra, saya kurang kenal," katanya.
Karena itu, Hifdzil menilai ukuran kualitas Pansel akan terlihat jelas dari hasil penyaringan nama-nama calon pemimpin KPK di semua tahapannya. Menurut Hifdzil, apabila kinerja Pansel moncer, nama-nama yang tersaring merupakan figur bersih dan kemampuannya dibutuhkan KPK.
"Karena itu, semua anggota Pansel harus benar-benar memahami kebutuhan kerja-kerja di bidang tindak pidana korupsi," ujar Hifdzil.
