TEMPO.CO, Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Suyoto menyatakan setuju atas usulan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, pensiunan, dan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Namun dengan catatan, mereka ini yang masuk kategori pegawai rendah, dan mereka tak mampu dari segi ekonominya. “Jika kemampuan ekonominya rendah, saya setuju,” katanya kepada Tempo, Rabu, 6 Mei 2015.
Suyoto mengatakan, untuk menentukan dihapus dan tidaknya PNS, anggota TNI/Polri, pensiunan, dan masyarakat berpenghasilan rendah, harus dilihat dari laporan harta kekayaannya. Sebab, untuk program pelaporan kepemilikan harta benda memang sudah dilakukan. Terutama para pegawai yang punya posisi dan jabatan di daerah.
Akan tetapi, lanjut Suyoto, tentu saja tidak cukup hanya dilihat dari pangkat dan golongannya saja, tetapi juga kehidupan sehari-harinya. Sebab, ada banyak PNS, juga anggota TNI/Polri serta pensiunan yang pangkat dan golongannya rendah, tetapi ekonominya bagus. Sebaliknya, juga banyak ditemukan para pegawai tersebut, yang memang dari segi ekonominya masuk kualifikasi di bawah standar.
Intinya, lanjut Suyoto, dirinya setuju untuk kelompok miskin, juga yang lemah dan tidak mampu bisa dihapus untuk pembayaran PBB. Hanya saja untuk pelaksanaan dan penerapannya, harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Terutama ditujukan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu. “Prinsipnya saya setuju. Tetapi harus tepat sasaran,” ujarnya.
Sebelumnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional sedang menyiapkan skema penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Skema tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan presiden.
SUJATMIKO
Berita terkait
Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara
11 jam lalu
Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara
Baca SelengkapnyaHamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza
16 jam lalu
Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Baca SelengkapnyaWHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah
23 jam lalu
WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.
Baca SelengkapnyaPalestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB
1 hari lalu
Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.
Baca SelengkapnyaPBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza
1 hari lalu
Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980
Baca SelengkapnyaTema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial
1 hari lalu
Tema World Water Forum ke-10 di Bali berkaitan dengan sejumlah tujuan UNICEF. Salah satunya soal akses air bersih untuk anak-anak di daerah.
Baca SelengkapnyaPBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar
1 hari lalu
PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.
Baca SelengkapnyaPBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah
3 hari lalu
Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut
Baca SelengkapnyaEkuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
3 hari lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaIndonesia Dorong Penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum Ke-10 Bali
5 hari lalu
Penetapan Hari Danau Sedunia menjadi satu dari empat poin usulan yang dibawa Indonesia untuk diangkat menjadi resolusi PBB.
Baca Selengkapnya