TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Sjamsuddin mengatakan kemungkinan lembaga yang dipimpinnya akan mengajukan permintaan tambahan dana sebesar Rp 40 miliar. Tambahan ini dialokasikan untuk Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Menurut Nazaruddin, jika P4B ini sesuai jadwal, pada Maret 2004 dana yang dibutuhkan sebesar Rp 395 miliar. Jika kemudian pendaftaran diajukan pada Desember 2003, kebutuhan dana meningkat 10 persen. Dana yang diajukan sekitar Rp 40 miliar, kata Nazaruddin di kantor KPU, Jakarta, Selasa (18/3). Atas pengajuan itu, menurut Nazaruddin, otomatis akan ada perubahan anggaran bagi KPU dari yang telah tertuang dalam APBN. Ia menyatakan pihaknya akan mengajukan revisi pos KPU di APBN. Kami akan ajukan revisi ke Departemen Keuangan, katanya. Nazaruddin mengakui pengucuran dana dari pemerintah ke KPU lebih lancar jika dibandingkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM. Saat ini Depkeh HAM sedang mengalami kekurangan dana untuk melakukan verifikasi partai politik yang mendaftar pemilu. Menurut Ketua KPU, tidak masalah jika Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra utang kepada koperasi untuk melaksanakan verifikasi. Karena, kata dia, tentu saja Depkeh HAM tidak berdiam diri melihat persoalan ini, sehingga mencari jalan keluar. Sehinga faktor finansial ini tidak menjadi masalah dalam verivikasi pendaftaran ulang parpol, ujar dia. (Andi Dewanto Tempo News Room)