TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma membatalkan kunjungan ke Jakarta karena meningkatnya aksi kekerasan xenophobia di negaranya. Zuma diagendakan tiba di Indonesia dan menggelar lawatan kenegaraan mulai hari ini, Ahad, 19 April 2015.

Semula Jacob Zuma direncanakan turut berpartisipasi dalam Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika 2015 yang dilaksanakan di Jakarta dan Bandung, 22-24 April mendatang. Kementerian Luar Negeri RI memastikan ketidakhadiran Presiden Afrika Selatan tersebut.

"Jadi kunjungan biasa, digantikan deputi presiden," kata Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Sofia Sudarma kepada wartawan, Sabtu, 18 April 2015.

Selama tiga pekan terakhir, kekerasan terhadap warga asing di Afrika Selatan telah menewaskan enam orang, dan lebih dari lima imigran mengungsi di kamp-kamp darurat. Kerusuhan dimulai dari kota di Durban, kota pelabuhan di wilayah timur Afrika Selatan. Insiden itu kemudian menyebar ke wilayah lain di Afrika Selatan, mirip dengan insiden xenophobia atau ketakutan terhadap orang asing yang mencengkeram negeri itu pada 2008, dengan 62 orang tewas.

"Sebagai pemerintah, kami tidak akan mengusir Anda. Tidak semua warga Afrika Selatan mengatakan demikian, hanya segelintir orang," kata Zuma, yang langsung mengunjungi Durban guna menghindari terulangnya pertumpahan darah seperti pada 2008.

Sekitar 31 kepala negara atau wakil kepala negara dan pemerintahan serta para delegasi dari 89 negara akan berpartisipasi dalam Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika 2015. Tiga raja dari Brunei Darussalam, Jordan, Swaziland, serta para Presiden Cina, Korea Utara, Iran, Madagaskar, Myanmar, Sierra Leone, Timor Leste, Vietnam, dan Zimbabwe turut berpartisipasi. Perdana Menteri dari Bangladesh, Kamboja, Mesir, Gabon, Jepang, Nepal, Pakistan, Palestina, Rwanda, Singapura, dan Thailand juga akan hadir.

Sedangkan negara-negara seperti Aljazair, Angola, Liberia, Filipina, Seychelles, Uganda, dan Zambia akan diwakili wakil presidennya. Adapun Azerbaijan, Korea Selatan, Laos, Namibia, dan Turki diwakili para wakil perdana menteri.

CHANNEL NEWS ASIA | NATALIA SANTI