Bangun Pesantren di Nusakambangan, Warga Dituding Radikal  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Selasa, 7 April 2015 15:05 WIB

Keluarga terpidana mati duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, merapat ke lapas Pulau Nusakambangan, Cilacap. Jawa Tengah, 9 Maret 2015. BAY ISMOYO/AFP/Getty Images

TEMPO.CO, Cilacap - Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Taufik Hidayatulloh meminta kepolisian menindak kegiatan kelompok Islam yang dituding memiliki ideologi radikal di Nusakambangan.

Kelompok ini berada di Selok Jero dan Kampung Laut. "Mereka semua, baik yang di Kampung Laut, Selok Jero, dan yang berkunjung ke penjara Nusakambangan, adalah berjaringan. Kami sudah melakukan pendalaman akan keberadaan mereka di Cilacap cukup lama,” ujar Taufik, Selasa, 7 April 2015.

Menurut Taufik, mereka memiliki rumah singgah di dalam Kota Cilacap untuk menampung para pengikut kelompok ini yang datang dari jauh. "Aparat harus segera bertindak. Sudah banyak fakta mereka memprovokasi warga Kampung Laut untuk melawan agama lain di Kampung Laut," katanya.

Menurut Kepala Kepolisian Resor Cilacap Ajun Komisaris Besar Ulung Sampurna Jaya, sekelompok orang menghuni Selok Jero yang terletak di ujung barat Pulau Nusakambangan. Dari Cilacap, lokasi ini bisa dijangkau dengan perahu sekitar empat jam perjalanan. "Di Nusakambangan sekarang sudah ada pondok pesantrennya," kata Ulung.

Kelompok ini juga sudah membangun masjid dan asrama penginapan. Masjidnya diberi nama Jami Al-Muwahidin. “Lokasinya cukup tersembunyi dan hanya bisa ditembus melalui jalur tikus,” ujar Ulung. Dia mengaku sudah bertemu dengan Ustad Abu Tohari yang mengelola masjid tersebut. Menurut Ulung, polisi belum melihat kelompok ini melakukan latihan bersenjata sebagaimana isu yang beredar.

Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah Mirza Zulkarnain mengatakan keberadaan kelompok Abu Tohari di Nusakambangan ilegal. "Selain petugas dan keluarganya, kami tidak pernah mengizinkan penduduk lain bertempat tinggal di Nusakambangan," kata Mirza. Untuk itu instansinya akan segera mengambil tindakan.

ARIS ANDRIANTO




Berita terkait

Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

42 hari lalu

Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa sejauh ini belum ada tanda-tanda keterlibatan Ukraina dalam penembakan di gedung konser Moskow

Baca Selengkapnya

Dapat Ancaman dari Kelompok Radikal, Prancis Imbau Warganya Tinggalkan Pakistan

16 April 2021

Dapat Ancaman dari Kelompok Radikal, Prancis Imbau Warganya Tinggalkan Pakistan

Massa kelompok Islam radikal Pakistan bentrok dengan polisi untuk memprotes penangkapan pemimpin mereka yang menuntut dubes Prancis diusir.

Baca Selengkapnya

Prancis, Sekularisme, dan Kehati-hatian Menangani Islam Radikal

3 November 2020

Prancis, Sekularisme, dan Kehati-hatian Menangani Islam Radikal

Prancis menjadi sorotan sejak peristiwa pembunuhan guru asal Paris. Penyebabnya, pernyataan mereka soal paham radikal. Diduga lost in translation.

Baca Selengkapnya

Ini Reaksi Berbagai Politisi dan Kepala Negara Atas Terorisme di Nice

29 Oktober 2020

Ini Reaksi Berbagai Politisi dan Kepala Negara Atas Terorisme di Nice

Kepala pemerintahan dan politisi dari berbagai negara bereaksi atas aksi terorisme yang terjadi Notre-dame Basilica, Nice, Prancis.

Baca Selengkapnya

Dewan Muslim Prancis Mengecam Aksi Terorisme di Nice

29 Oktober 2020

Dewan Muslim Prancis Mengecam Aksi Terorisme di Nice

Dewan Keimanan Muslim Prancis mengutuk peristiwa teror yang terjadi di Gereja Notre-Dame Basilica, Nice Kamis ini

Baca Selengkapnya

Presiden Prancis Emmanuel Macron Menuju Lokasi Teror di Nice

29 Oktober 2020

Presiden Prancis Emmanuel Macron Menuju Lokasi Teror di Nice

Presiden Prancis Emmanuel Macron bergegas menuju Gereja Notre Dame Basilica di Nice yang menjadi lokasi aksi teror terbaru.

Baca Selengkapnya

Turki Akan Perkarakan Charlie Hebdo Atas Karikatur Erdogan

29 Oktober 2020

Turki Akan Perkarakan Charlie Hebdo Atas Karikatur Erdogan

Pemerintah Turki menyatakan akan mengambil jalur hukum atas perkara karikatur Recep Tayyip Erdogan di majalah Charlie Hebdo

Baca Selengkapnya

Prancis Balas Kecaman Turki Soal Karikatur Erdogan di Charlie Hebdo

29 Oktober 2020

Prancis Balas Kecaman Turki Soal Karikatur Erdogan di Charlie Hebdo

Pemerintah Prancis merespon kecaman Turki perihal karikatur Presiden Recep Tayyip Erdogan di sampul halaman majalah satir Charlie Hebdo.

Baca Selengkapnya

Presiden Iran Ikut Komentari Masalah Charlie Hebdo, Turki, dan Prancis

29 Oktober 2020

Presiden Iran Ikut Komentari Masalah Charlie Hebdo, Turki, dan Prancis

Presiden Iran Hassan Rouhani ikut berkomentar soal ketegangan antara Prancis dan Turki yang dipicu oleh karikatur Nabi Muhammad dari Charlie Hebdo

Baca Selengkapnya

Emmanuel Macron Mau Perkuat Hukum Sekuler Prancis untuk Lawan Islam Radikal

6 Oktober 2020

Emmanuel Macron Mau Perkuat Hukum Sekuler Prancis untuk Lawan Islam Radikal

Emmanuel Macron akan mengusulkan rancangan undang-undang yang akan menguatkan penegakan sekuler untuk melawan Islam radikal.

Baca Selengkapnya