DPR Curiga, Obat Bius Maut Tak Hanya Diproduksi Kalbe  

Reporter

Senin, 23 Maret 2015 13:54 WIB

Dede Yusuf, mantan wagub Jawa Barat, menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi Partai Demokrat, terlihat di sidang perdana paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Yusuf Macan Effendi alias Dede Yusuf mengatakan pihaknya menemukan sejumlah keanehan dalam produksi obat bius Buvanest Spinal berisi asam traneksamat yang dibuat PT Kalbe Farma. Yusuf mencurigai beberapa ampul Buvanest yang tak sesuai dengan kandungannya itu diproduksi perusahaan selain Kalbe.

"Seharusnya, kalau distribusi besar, ada beberapa lot yang salah. Jangan-jangan produk itu bukan buatan Kalbe," kata Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Maret 2015.

Pada Jumat, 13 Februari 2015, dua pasien Rumah Sakit Siloam Tangerang meninggal setelah diberi obat bius Buvanest Spimal produksi Kalbe Farma. Belakangan diketahui bahwa obat itu bukan Buvanest, melainkan obat dengan kandungan asam traneksamat.

Namun Kalbe hanya menemukan empat ampul Buvanest yang bermasalah saat itu. Sedangkan Siloam telah menggunakan Buvanest produk Kalbe selama beberapa tahun. Badan Pengawas Obat dan Makanan langsung menarik semua produk dan izin produksi Buvanest.

Yusuf menuturkan pihaknya akan menyurati Ketua DPR untuk membentuk panitia kerja kasus obat bius maut. Sebelumnya Komisi Kesehatan berkunjung ke Siloam dan pabrik Kalbe Farma. Komisi juga telah menerima hasil investigasi BPOM terkait dengan kasus ini.

"Kami belum tahu salahnya siapa. Yang berhak menyatakan adalah Kementerian Kesehatan," ucap Yusuf.

Komisi Kesehatan, ujar Yusuf, akan mengaudit semua produsen obat terkait dengan cara pembuatan obat yang baik. Alasannya, produksi dan distribusi obat yang dipakai rumah sakit hanya diketahui oleh rumah sakit, dokter, dan para produsen. "Nanti kami audit, tidak spesifik Kalbe dan Siloam saja. Bisa saja di produsen lain ada kasus yang sama," katanya. "Mata rantai skenario industri farmasi itu yang akan dicari panja (panitia kerja)."

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

3 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya