Baru Tujuh Kapolda Laporkan Operasi Antijudi

Reporter

Editor

Senin, 18 Juli 2005 01:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Meskipun sudah memasuki tenggat waktu, baru tujuh kepolisian daerah yang memberikan laporan pemberantasan perjudian di wilayahnya kepada Kepala Polri Jenderal Sutanto. Mereka adalah Nusa Tenggara Timur, Metro Jaya, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Juru bicara Mabes Polri Komisaris Besar Zainuri Lubis mengatakan, data itu diambil per Jumat (15/7). Zainuri membantah, jika minimnya laporan itu karena banyak kepala Polda tidak menjalankan tugas Kepala Polri. "Perintah kan turun baru Senin (11/7), mungkin laporan baru akan dikirim Senin (18/7)," kata dia di Jakarta, Ahad (17/7).Sementara itu Kepala divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Aryanto Budihardjo menjelaskan, tiga kepolsian daerah yang memberi laporan menonjol, yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.Kepala Polri Jenderal Sutanto memberikan waktu selama satu pekan kepada para kepala kepolisian daerah di seluruh Indonesia untuk memberantas perjudian. Pada setiap akhir pekan, instruksi akan dievaluasi langsung oleh Kapolri. Kepada semua Kapolda diperintahkan untuk menindak tegas pelaku, dan penyokongnya.Aryanto Budihardjo berkelit saat ditanya mengapa operasi antijudi baru menyentuh bandar judi kelas teri, sementara kasino di Jakarta masih belum terjamah. "Saya harus cek dulu data itu, apakah dari tersangka yang ditangkap itu ada bandar besarnya atau tidak," katanya. Saat disodori fakta adanya tempat judi besar seperti di Kali Besar, Mangga Dua, dan Pulau Seribu yang masih beroperasi, Aryanto berjanji akan mengeceknya ke Polda Metro Jaya. "Setahu saya, mereka sudah tutup. Kalau sudah tidak beroperasi, apanya lagi yang akan ditutup," katanya. Erwin Dariyanto/Jojo Raharjo

Berita terkait

Bareskrim Ungkap Kasus Manipulasi Data Gunakan Email Palsu yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

2 jam lalu

Bareskrim Ungkap Kasus Manipulasi Data Gunakan Email Palsu yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus manipulasi data menggunakan email palsu dan memanfaatkan informasi data untuk menipu.

Baca Selengkapnya

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

8 jam lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023

10 jam lalu

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023

Polisi juga telah menangani 10 kasus narkoba menonjol sejak 14 Maret hingga 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ancaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba

12 jam lalu

Ancaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba

Polri bakal langsung memecat anggota kepolisian yang terbukti mengkonsumsi narkoba.

Baca Selengkapnya

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

2 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

2 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

3 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

4 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya