Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon memimpin sidang pemilihan ketua komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang membentuk tim independen dalam menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Politikus Partai Gerindra itu berharap tim tersebut bisa menyelesaikan masalah tanpa intervensi. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap, Denny: Ini Berbahaya)
"Saya pikir langkah itu sudah tepat. Artinya, Presiden Jokowi mengambil langkah untuk meminta pendapat dari para pakar hukum dan membentuk tim independen. Proses ini proses hukum, jadi tidak bisa kompromi," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap karena Jokowi)
Menurut Fadli, tim independen bentukan Jokowi ini harus bekerja dalam jangka waktu tertentu agar konflik tersebut bisa segera selesai. "Perlu jangka waktu, misalnya seminggu. Lebih cepat lebih bagus untuk menyelamatkan Polri dan KPK," kata Fadli. (Baca: Bambang Tersangka, KPK: Kami Tak Butuh Plt, tapi...)
Konflik antara KPK dan Mabes Polri bermula saat komisi antirasuah itu menetapkan calon tunggal Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut. Transaksi di dalam rekening itu tidak sesuai dengan profil Budi sebagai anggota Polri. (Baca: Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi...)
Dalam penetapan tersangka itu, Fadli juga ikut berkomentar. Bahkan Fadli mengancam akan mengaudit kinerja KPK yang tak transparan. Audit itu tak hanya berhubungan dengan penetapan Budi sebagai tersangka, tapi juga kejanggalan kinerja lainnya. "Standar mereka tidak jelas. Ini harus diungkapkan ke publik," katanya, Selasa, 21 Januari 2015. (Baca: Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain)
Menurut Fadli, modal itu cukup bagi DPR untuk membentuk panitia kerja atau panitia khusus yang akan mengaudit kinerja KPK. Ia bahkan juga berencana melakukan inspeksi mendadak ke KPK sekali waktu. "Kami sebagai lembaga pengawasan berhak melakukan itu. Memang yang bisa audit KPK itu cuma malaikat dan Tuhan?" (Baca pula: DPR Bakal Loloskan Budi Gunawan)
Ia khawatir KPK sebagai lembaga penegak hukum disetir arus politik kepentingan pimpinan. Selain itu, ia mempermasalahkan standar KPK yang tidak jelas, misalnya dalam penetapan tersangka. "Namun pembentukan pansus tak sekaranglah. Kerjaan kami masih banyak. Tapi polemik Budi Gunawan ini tentu jadi catatan agar kami lebih ketat lagi mengawas KPK," katanya. (Baca: KPK Panggil Bos Penyidik Kasus Bambang Widjojanto)
