TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah AS menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengirimkan pasukannya ke Indonesia untuk mengejar anggota jaringan Al Qaidah yang lari dari Afganistan. "Tidak benar kalau mereka akan mengirimkan tentara kesini, "kata Wakil Presiden Hamzah Haz seusai menerima rombongan Senator AS di kediamannya, Jalan Diponegoro nomor 2 Jakarta Pusat, Sabtu (30/3). Sejak pukul 10.00 WIB, Wapres menerima 10 orang rombongan Senator AS yang dipimpin Senator Daniel K. Inouyl, US Chairman Senate Appropriation Committee. Rombongan tersebut didampingi oleh Dubes AS untuk Indonesia, Ralph L. Boys. Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam dan setelah itu, rombongan langsung menuju kantor Menko Polkam. Dalam penjelasannya kepada pers, Wapres mengatakan, tujuan kedatangan para senator itu adalah ingin memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah AS dalam memerangi terorisme. Mereka menekankan pemerintah AS sama sekali tidak memusuhi Islam maupun penganutnya. "Jadi, teroris adalah teroris, dan tidak ada kaitannya dengan agama dan orang Islam," kata Hamzah. Sedangkan menyangkut kabar yang sempat ramai mengenai pengiriman pasukan ke Indonesia, rombongan tersebut menjelaskan, hal itu hanya dapat dilakukan jika ada permintaan dari negara yang bersangkutan. Dicontohkannya, pasukan AS yang berada di Filipina datang karena permintaan pemerintah Filipina sendiri. Hal yang sama juga terjadi di Singapura, di mana AS membangun pangkalan militernya atas permintaan pemerintahan Singapura. "Jadi, tidak ada niat AS untuk melakukan intervensi atau membuat suatu kekuataan yang bersifat ekstra di Indonesia," kata Ketua Umum PPP ini. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pula, bahwa di Indonesia tidak ada jaringan terorisme. Ia mengungkapkan bahwa radikalisme di Indonesia terjadi karena ada kaitannya dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Karena itu jika ada satu atau dua orang yang melakukan tindak kekerasan yang mencerminkan aksi teror masih merupakan hal yang lumrah. "Kita yakin masalah-masalah yang bersifat radikalisme tidak ada lagi di Indonesia, jika masalah ekonomi dapat dipulihkan," kata dia. Dalam kesempatan itu, dirinya juga menjelaskan pada rombongan senat AS bahwa dia sudah bertemu pula dengan sejumlah tokoh dari kelompok Islam garis keras yang sering dituding terkait dengan jaringan terorisme. Ia menyebutkan nama-nama seperti KH. Abu Bakar Baasyir, Jafar Umar Thalib, dan Habib Rizieq, sudah bertemu dengannya di kediaman Wapres, beberapa waktu lalu. Dan ia menyimpulkan dari pembicaraan tersebut tidak ada indikasi keberadaan jaringan terorisme itu. Aksi-aksi radikal yang acap terjadi di Indonesia, katanya, lebih merupakan wujud solidaritas terhadap Islam. Akan tetapi hal itu tidak ada kaitannya dengan niat untuk menggulingkan pemerintahan atau membuat kekacauan. Menurut Hamzah, jika terorisme ada di Indonesia maka tentunya situasi keamanan di Indonesia tidak akan stabil. Padahal saat ini, kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah sudah mulai mereda bahkan sudah memulai rekonsiliasi. Karena itu, ia meyakinkan bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada terorisme. Rombongan Senat AS berjanji, akan menyampaikan hasil pembicaraan itu kepada pemerintahnya. Namun lebih dari itu, menurut penilaian Wapres, mereka sebenarnya menginginkan agar tidak ada kesalahpahaman dalam hubungan AS dan Indonesia. "Jadi mereka sangat hati-hati agar tidak terjadi interpretasi bahwa AS itu ofensif dalam soal terorisme dan ingin mencampuri urusan dalam negeri kita," paparnya. Selain itu, pembicaraan juga kembali menegaskan komitmen bersama antara Indonesia dan AS yang dibuat saat kunjungan Presiden Megawati tahun lalu. Kesepakatan tersebut pada intinya menekankan pada pembaharuan kebijakan politik termasuk kerjasama di bidang militer.(Dara Meutia Uning/Tempo News Room)