TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan laporan kekayaan harta penyelenggara negara (LHKPN) yang diserahkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sudah lengkap.

"Lengkap, sudah diberi tanda terima, tapi belum diverifikasi," kata juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di kantornya, Senin, 24 November 2014. Jika sudah melalui tahap verifikasi, angka kekayaan Hanif bisa diumumkan. (Baca: Menpora Datangi KPK, Eselon IV Wajib Lapor Harta)

Ini berarti sudah ada 13 menteri dari Kabinet Kerja yang menyerahkan laporan kekayaan. KPK memberi waktu dua hingga tiga bulan bagi para menteri untuk melaporkan kekayaan, terhitung sejak pelantikan. Johan menyebut ada beberapa menteri yang meminta formulir untuk asistensi.

Asistensi sedang berjalan untuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Dia memang 'kan belum tahu," kata Johan. (Baca: Pada 2011, Harta Menteri Riset Sudah Rp 2,5 Miliar)

Tujuan utama kedatangan utama Hanif ke kantor KPK hari ini memang untuk menyerahkan LHKPN. Namun, KPK pun berdiskusi dengan Hanif mengenai rencana program pengendalian gratifikasi (PPG) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, jumlah pelayanan publik yang diharapkan Kementerian Ketenagakerjaan itu juga dibicarakan. (Baca: Menteri Yuddy: Pejabat Eselon IV Wajib Setor LHKPN)

"Tadi Pak Hanif menyampaikan akan lebih mengefisienkan tata cara pengurusan dokumen, baik untuk tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing," kata Johan.

MARIA YUNIAR

Terpopuler Dunia
Salip Paus, Jokowi Masuk 10 Besar Voting TIME
Tunisia Gelar Pilpres Pasca Arab Spring
Satu WNI Jadi Korban Ledakan Tambang di Malaysia
Gadis Iran Penonton Bola Voli Bebas dari Tahanan