TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengatakan lembaganya bersedia mengawasi Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya yang bakal digelar di Nusa Dua, Bali, 30 November mendatang. Meski bersedia, Adnan menilai bukan pengawasan KPK yang sebenernya dibutuhkan partai beringin. "Partisipasi KPK seharusnya lebih tepat jika dibutuhkan dalam menentukan tingkat integritas calon pemimpin partai tersebut," kata Adnan kepada Tempo, Ahad, 23 November 2014.
Adnan mengaku pengawasan terhadap praktek politik uang dalam Munas Golkar bakal sangat sulit. Menurut dia, banyak alasan teknis yang harus dipertimbangkan. Tapi dia tak merinci alasan tersebut. "Namun bukan berarti tidak mungkin melakukannya," katanya.
Sebelumnya, juru bicara Tim 6 atau inisiator gerakan regenerasi Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, menyatakan ingin KPK turut serta dalam Munas Golkar. Agun berharap KPK bisa mencegah korupsi dalam forum terbesar Golkar itu. Agun berharap komisi antirasuah menelisik sumber dana peserta munas tersebut. "Jangan sampai Golkar seperti partai lain," katanya.
Politik uang dalam forum besar partai politik pernah terjadi, misalnya dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Bagi-bagi duit di Kongres Demokrat terseret dalam persidangan kasus korupsi proyek Hambalang karena uang raupan megaproyek itu digunakan sebagai modal pemenangan salah satu calon ketua umum partai tersebut.
Agun tak ingin skandal semacam Hambalang yang menimpa Kongres Demokrat terulang di Munas Golkar. "Sumber uang harus jelas," katanya. (Baca: Agun Curiga Munas Golkar Dipercepat untuk Ical)
