Haryadi Suyuti, Walikota Yogyakarta periode 2012-2016. Istimewa
TEMPO.CO, Yogyakarta - Wali Kota Yogyakarta Haryadi mengeluhkan banyaknya unjuk rasa mahasiswa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. "Demonstrasi seperti ini kalau berlangsung terus-menerus selama sebulan, ya, bisa repot," ujar Haryadi saat menerima kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Yogyakarta, Jumat, 21 November 2014.
Rombongan Komisi I DPR diketuai politikus Partai Golkar, Tantowi Yahya. Bobby Aditya Rizaldi dari Golkar, Muhammad Syafruddin dari Partai Aamanat Nasional, Biem Benyamin dari Gerindra, dan Kartika Yudhisti dari Partai Persatuan Pembangunan turut dalam rombongan.
Haryadi mewanti-wanti rombongan dari Jakarta itu agar tidak kaget karena sejumlah akses jalan di sekitar Balai Kota Yogyakarta diblokade dan dijaga polisi. Polisi menutup akses di pintu timur Balai Kota serta sebagian pintu akses sisi utara karena menjadi titik demonstrasi ratusan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Rombongan tersebut menuju Balai Kota dengan dikawal voorijder.
Haryadi yang juga kader Partai Golkar itu berseloroh tak menolak kenaikan harga BBM. "Hanya tidak mendukung harga BBM naik," katanya. Haryadi mengaku khawatir atas kebijakan lain yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, selain kenaikan harga BBM, salah satu program kerja Presiden Jokowi yang bisa memicu kontroversi di masyarakat dan membuat repot pemerintah daerah adalah pengosongan kolom agama di kartu tanda penduduk.
