TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti punya sikap tak populer ihwal pemangkasan subsidi bahan bakar. Menurut dia, subsidi membuat nelayan susah memperoleh solar sehingga tak bisa melaut. "Subsidi BBM itu sumber maksiat," katanya dalam wawancara khusus dengan Tempo, Rabu, 12 November 2014. (Baca: Jadi Menteri Jokowi, Mengapa Susi Lapor Mega?)
Alih-alih membantu nelayan, kata Susi, subsidi BBM malah menyengsarakan nelayan. Sebab, kata dia, jatah solar menjadi tipis akibat kerap diselundupkan. "Nelayan butuh 60 hari untuk mendapatkan solar subsidi," ujarnya. (Baca: Menteri Susi Disemprot Nelayan)
Susi juga mengeluhkan soal perlakuan kepolisian kepada nelayan ihwal prosedur pembelian solar subsidi. Menurut dia, polisi kerap menangkap nelayan yang sedang kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut karena membeli solar dalam jeriken ke pompa bensin. (Baca: Takut Korupsi, Menteri Susi Minta Saran KPK)
Terkait dengan solar subsidi untuk nelayan, Susi punya pengalaman unik. Menteri kelahiran Pangandaran, Jawa Barat, ini pernah mengangkut 5 ton solar subsidi dari Sumatera Utara ke Simeuleu, Aceh. Bahan bakar itu, kata Susi, untuk menghidupkan genset mesin es demi keperluan nelayan. Alhasil, dia masuk dalam daftar pencarian orang oleh polisi dan sempat diminta membayar Rp 100 juta. "Tidak saya bayar karena sopir saya ditahan," ujar Susi.
Menteri Susi adalah salah satu pejabat yang menonjol dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Dia berani membuat gebrakan demi memperbaiki sektor kelautan dan perikanan. Susi berani mengubah jam kerja pegawai kementeriannya, mengancam akan mengebom kapal pencuri ikan, hingga memprioritaskan kesejahteraan nelayan pesisir.
RAYMUNDUS RIKANG | TIM TEMPO
Terpopuler:
Selain SBY, Ical dan Prabowo 'Korban' Timothy
Faisal Basri Jadi Ketua Tim Pembasmi Mafia Migas
SBY Minta Kader Demokrat Loyal ke Jokowi
Mahasiswi Teman Nyabu Profesor Unhas Suka Clubbing
Kata Romo Benny Soal Muslim AS yang Salat di Katedral
Berita terkait
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan
8 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi
11 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi
Baca SelengkapnyaHarga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
21 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya
29 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin
42 hari lalu
Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaTerkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia
43 hari lalu
Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaCerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu
43 hari lalu
Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
3 Maret 2024
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaProduksi Garam Nasional Lampaui Target
28 Februari 2024
Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca Selengkapnya