TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sosial Aboe Bakar Al Habsy mengkritik kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Menurut Aboe, kebijakan Tjahjo yang membolehkan kolom agama di kartu tanda penduduk dikosongkan merupakan program yang tidak Pancasilais. Kalau percaya bahwa Pancasila merupakan dasar negara, maka warga negara tidak perlu merasa malu mencantumkan agama pada kolom KTP kita.
"Ini, kan, bisa dikatakan sudah tidak Pancasilais lagi," kata Aboe Bakar melalui pesan pendek, Jumat, 7 November 2014. Sebagai Soekarnois, Aboe Bakar menuturkan, Tjahjo seharusnya tahu itu. (Baca: Menteri Tjahjo Ingin Aliran Kepercayaan Masuk KTP)
Selain itu, kata Aboe, pengosongan kolom agama akan menyulitkan pengangkatan para pejabat. Setiap pejabat selalu diwajibkan mengambil sumpah sebelum memangku jabatannya. Tujuannya, jabatan yang dianut bukan sekedar kontrak sosial dengan masyarakat belaka, tetapi juga merupakan janji dengan Tuhan.
"Selama ini penyumpahan dilakukan berdasarkan identitas yang tercantum dalam kolom KTP," ujar Anggota Komisi Hukum dan HAM Dewan Perwakilan Rakyat ini. Bila tidak didasarkan pada dokumen yang jelas, Aboe khawatir pengambilan sumpah para pejabat publik menjadi kacau.
Alasan lain, Aboe mengatakan pengosongan kolom agama akan membawa ketidakpastian hukum. (Baca: Menteri Tjahjo Minta Itjen Panggil Rektor IPDN)
Misalnya, kata Aboe, saat seseorang memberikan kesaksian, pembagian waris, saat akan melangsungkan perkawinan, atau bahkan ketika akan dilakukan penguburan. Kalau dikosongkan, Aboe beralasan tidak ada dasar hukum yang mengatur urusan-urusan tersebut.
Dengan kebijakan ini, Aboe meyakini pejabat publik akan semakin pesimis dengan janji kampanye Jokowi. "Dulu Jokowi-JK berjanji akan tetap mempertahankan kolom agama di KTP." (Baca: Menteri Tjahjo Larang Pejabat Kemendagri Rapat di Hotel)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin para pemeluk kepercayaan tidak akan dipaksa untuk mengikuti agama yang diakui pemerintah di dalam kartu tanda penduduk. Menurut Tjahjo, Indonesia bukan negara agama sehingga semua aliran kepercayaan harus dihargai. Bahkan, dia ingin semua aliran kepercayaan bisa dicantumkan.
"Kalau mau dikosongkan dulu tidak masalah," ujar Tjahjo usai memimpin rapat koordinasi bersama Eselon I dan II di gedung Kemendagri, Kamis, 6 November 2014. (Baca: Menteri Tjahjo: 70 Persen Laporan Gubernur Keliru)
SUNDARI
Terpopuler:
DPR Dituding Tak Bersih, Fadli Zon: Audit LSM-nya!
Antara Nadine Putri Susi dan Ayang Putri Jokowi
Anak Ngetop, Menteri Susi: Ini Gara-gara Kalian!
9 Perempuan Berpengaruh Versi Forbes
Persib Vs Persipura, 6.000 Bobotoh Serbu Palembang
Kronologi Penembakan di Rumah Amien Rais
Berita terkait
Elite Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Berkumpul di Pulau, Apa yang Dibahas?
31 Mei 2023
Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres berkumpul di pulau pada pekan lalu. Apa saja yang dibahas?
Baca SelengkapnyaPSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAturan dan Tata Tertib Peserta UTBK 2023, Tidak Boleh Telat Dilarang Pakai Kaos Oblong
10 Mei 2023
Terdapat beberapa aturan dan tata tertib bagi peserta UTBK 2023 sebelum mengikuti ujian. Apa saja yang perlu diperhatikan?
Baca SelengkapnyaKala Anies Baswedan Ungkit Dukungan PKS Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta
24 Februari 2023
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi bakal Capres 2024.
Baca SelengkapnyaMeski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan
11 Januari 2023
Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.
Baca SelengkapnyaRidwan Saidi Meninggal, Anis Matta: Terima Kasih Atas Usahamu Menjaga Demokrasi Kita
25 Desember 2022
Budayawan Betawi Ridwan Saidi tutup usia hari ini, Minggu, 25 Desember 2022.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo
7 September 2022
Abdullah Azwar Anas resmi menjabat sebagai Menpan RB setelah dilantik Presiden Jokowi hari ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini
7 September 2022
Azwar Anas menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk menggantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Kunjung Lantik Menpan RB, Istana Sebut Presiden Masih Sibuk
6 September 2022
Haru menyebut beberapa kunjungan kerja yang harus dilakukan Jokowi dalam beberapa waktu terakhir sehingga tak kunjung melantik Menpan RB
Baca SelengkapnyaTemui Jokowi di Istana, Eks Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo: Hanya Mampir
29 Agustus 2022
Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Baca Selengkapnya