Komentar Puan Terkait Kisruh di DPR

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 1 November 2014 04:51 WIB

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengungkapkan komentarnya terkait kisruh di parlemen meski dirinya sudah tidak berada di kursi Senayan.

"Saya kan bukan orang parlemen lagi," kata Puan kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Jumat, 31 Oktober 2014.

Puan mengatakan kisruh di parlemen terjadi karena masing-masing kubu dari Koalisi Prabowo dan Koalisi Jokowi tidak dapat meredam emosi yang memicu terjadinya dualisme kepemimpinan. (Baca: Puan Rapat dengan 8 Menteri, Bahas KIS dan KIP )

"Saya harap teman-teman di parlemen bisa meredam emosi masing-masing dan mempunyai sikap kenegarawan," kata Puan.

Puan berharap agar kedua kubu dapat menyelesaikan konflik dengan duduk bersama untuk musyawarah dan bermufakat agar situasi dapat lebih kondusif.

"Kita saling mengalah dulu agar situasi lebih kondisif dibanding sebelumnya." (Baca; DPR Tandingan Ingin Sidang, Ruang Rapat Dikunci )

Saat ini di parlemen terjadi kisruh wacana pembentukan pimpinan DPR tandingan yang digulirkan fraksi pendukung Jokowi-Kalla. Gagasan itu mereka sodorkan karena pimpinan DPR gagal mengesahkan penetapan perwakilan Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan.

Akibat keputusan itu, fraksi pendukung pemerintah
yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi NasDem, Fraksi
Hanura, dan Fraksi Persatuan Pembangunan gagal mencalonkan wakilnya dalam pemilihan alat kelengkapan DPR.

Koalisi Jokowi mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Pernyataan mosi tidak percaya itu digodok dalam Rapat Paripurna DPR tandingan yang digelar di ruang fraksi PDIP, gedung DPR/MPR.

DEVY ERNIS







Berita Terpopuler
5 Serangan @TrioMacan2000 yang Bikin Gerah Pejabat
Jokowi Maafkan MA, Kasus Penghinaan Jalan Terus
TrioMacan2000 Pernah Berkelahi dengan Staf Menteri
Perintah Susi Kerap Bikin Karyawan Heran
Pengamat Politik Soegeng Sarjadi Tutup Usia

Advertising
Advertising

Berita terkait

Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

2 jam lalu

Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

Formappi menyebut uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR membuka peluang lebar terjadinya transaksi politik dan uang.

Baca Selengkapnya

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

3 jam lalu

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

Kejaksaan Agung mengatakan jurnalisme investigasi membantu pengungkapan kasus hukum.

Baca Selengkapnya

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

4 jam lalu

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

Draf RUU Penyiaran dihujani kritik dari Dewan Pers, PWI, dan AJI. Lalu, apa sikap DPR menanggapi kritik tersebut?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

5 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan

6 jam lalu

Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi banyaknya kritik terhadap RUU Penyiaran yang dianggap membatasi jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

6 jam lalu

Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

Musa Rajekshah, membantah adanya kompensasi jika dia tidak jadi diusung Partai Golkar di Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

7 jam lalu

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR

Baca Selengkapnya

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

8 jam lalu

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

Anggota DPR dan Menkoninfo berbeda pandangan tentang draf RUU Penyiaran yang melarang tayangan jurnalisme investigasi

Baca Selengkapnya

Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK

8 jam lalu

Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah telah mengambil keputusan soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

10 jam lalu

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

DPR RI akan segera membahas RAPBN tahun anggaran 2025. Pembahasan itu bakal dilaksanakan dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan, 20 Mei 2024.

Baca Selengkapnya