TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tidak sepenuhnya bersih. "Masih ada indikasi kejahatan selain korupsi," kata Ikrar ketika dihubungi Tempo, Ahad, 26 Oktober 2014. (Baca: Pengepul Ikan Ini Jadi Menteri Kelautan)
Menurut Ikrar, tindakan Jokowi menyerahkan calon-calon nama-nama menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan sebelum diumumkan tidak cukup. Ikrar mendorong Jokowi seharusnya juga melibatkan Dirjen Pajak dan Komisi Pemilihan Umum. "Korupsi bukan satu-satunya modus kejahatan para menteri," ujarnya. (Baca: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi)
Ikrar memberi contoh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Yasonna, menurut Ikrar, terindikasi kasus kecurangan pemilu di Nias lalu. Namun, Ikrar mengatakan mendengar berita tersebut dari jaringannya di Nias. "KPU seharusnya dilibatkan untuk menjaring calon menteri dari partai politik," ujarnya. (Baca: Ini Dia Menteri Luar Negeri Wanita Pertama RI)
Jokowi juga seharusnya melibatkan Dirjen Pajak untuk menanggulangi calon menteri yang berbuat curang terhadap pajak. Hal tersebut, menurut Ikrar, akan sangat berdampak positif karena komposisi kabinet juga diisi oleh profesional. "Taat pajak, bukti kualitas menteri dari profesional," katanya. (Baca juga: Cara Presiden Jokowi Memilih Menteri)
