Presiden RI Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (belakang) bersiap mengenakan Jas sebelum memasuki Istana Negara di Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengusulkan enam perubahan nomenklatur dalam susunan kabinet yang sedang dia susun. Perubahan itu disampaikan Jokowi dalam surat bernomor 24/Pres/10/2014 tertanggal 21 Oktober. "Suratnya bersifat segera dan baru kami terima hari ini," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014. (Baca: JK: Calon Menteri Label Merah Akan Dicoret)
Menurut Taufik, nomenklatur kementerian baru yang sudah diberikan Jokowi itu kini masih dibahas di tingkat pimpinan DPR. Namun, dia belum bisa memastikan kapan surat tersebut bisa dibalas dan ditanggapi. "Secepatnya akan kami usahakan karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak," kata politikus Partai Amanat Nasional itu. (Baca: Pelindo II Siapkan Acara Pengumuman Kabinet Jokowi)
Berikut perubahan nomenklatur kementerian yang diajukan oleh Jokowi:
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata;
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi dilebur menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dilebur menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
6. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kebudayaan. (Baca: JK: Pengumuman Kabinet di Istana Negara)
